Jakarta - Sudah ada keputusan dari PKS tetap jadi bagian koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Namun PKS justru menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditujukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Sikap mendua seperti ini, harus segera diakhiri.

"Sebagai bagian koalisi, kok menyebar spanduk menolak kenaikan harga BBM. Kalau memang bagian dari koalisi, ya jangan gitu dong," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Sebagai parpol anggota koalisi, tentu PKS sudah tahu benar bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah salah satu upaya penyelamatan ekonomi negara. Terus membesarnya anggaran untuk subsidi BBM akan mengerus alokasi dana untuk program lain pembangunan yang semua diperlukan bagi kemajuan bangsa.

Bila memang PKS berkomitmen menjadi bagian parpol koalisi, sudah seharusnya mendukung rencana menaikkan harga BBM. Namun bila sudah memantapkan sikap politik menolaknya, maka sudah sepatutnya PKS menarik kadernya dari pemerintahan dan mengakhiri kebersamaan dalam Setgab Koalisi.

"PKS tidak boleh terus seperti bunglon! Mereka harus jelas menentukan sikap!" tegas Didi dilansir detik.com.(rep2)