Riaudaily.com, Nusadua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat membanggakan akun jejaring sosial Twitter dan Facebook-nya saat membuka Konferensi Open Government Partnership (OGP) Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa, 6 April 2014.

 

Akun Twitter SBY saat ini sudah memiliki 5 juta follower. Sedangkan Facebook Fanpage-nya sudah di-like oleh 2,6 juta pengguna Facebook. "Sebagian follower menyebut saya sebagai pemimpin nomor dua di dunia yang paling banyak pengikutnya di media sosial," ujarnya. 

 

Dari pengalaman bergabung dengan dengan media sosial, SBY mengaku harus selalu siap menerima kritik dan peringatan setiap saat. Dengan respon yang bijak, kata dia, hal itu akan mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Dia sendiri menggunakan masukan itu sebagai cara untuk mengukur kepuasan terhadap keputusan dan kebijakannya.

 

Selain media sosial, SBY juga masih menggunakan saluran pribadi yang lebih tradisional, seperti melalui Kotak Pos PO Box 9949 dan SMS 9949. Tercatat, dia telah menerima 100 ribu surat dan 3,5 juta pesan singkat (SMS). "Semua itu merupakan komitmen saya untuk mendorong keterbukaan dan transparansi," ujarnya. 

 

Menurut dia, kedua hal itu menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dalam merespon kebutuhan publik. "Juga akan menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi publik, membangun kepercayaan dan memungkinkan pemecahan masalah berdasarkan kemitraan," ujar dia. Namun, menurut dia, masih diperlukan pemberdayaan agar semua masyarakat mampu untuk mengakses keterbukaan.

 

Ketua Pengarah Konferensi, Kuntoro Mangkusubroto, menyebut OGP semakin menjadi komitmen global yang didukung banyak negara dan perwakilan masyarakat sipil. "Tiga tahun lalu diinisiasi delapan negara dan sembilan pemimpin LSM. Kini sudah didukung 64 negara dan perwakilan 200 LSM," ujarnya. Prancis adalah negara terakhir yang bergabung dengan gerakan ini. 

 

Khusus untuk Asia Pasifik, menurut dia, OGP semakin menjadi tuntutan karena pengaruh kawasan ini yang makin besar dari segi pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, pasar, dan populasi penduduknya. OGP dibutuhkan untuk meredam korupsi, kesenjangan sosial, konflik dan mobilisasi dukungan politik tanpa kekerasan. "Pertumbuhan bukan tanpa konsekuensi sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasinya," ujarnya. (rep01)