JAKARTA-Tindakan warga yang membangun bangunan liar di atas tanah milik negara membuat Basuki Tjahaja Purnama geregetan. Dia bersyukur, sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia tidak dilengkapi pistol.
"Untung saya enggak bawa pistol. Kalau bawa, sudah saya tembaki orang-orang yang bandel," kata Basuki di hadapan para peserta Rembuk Provinsi 2013, di Hotel Lumire, Jakarta, Senin (2/12/2013).
Menurutnya, untuk menghadapi permasalahan yang multikompleks di Jakarta, diperlukan ketegasan seorang pemimpin. Pemimpin itu juga harus mengeksekusi segala rencana, ide, program, dan blue print segala solusi permasalahan di Jakarta sehingga shock terapi atau terapi kejut di jajaran pejabat Pemprov DKI perlu dilakukan. Tujuannya ialah agar para pejabat tergugah mau bergerak dan berubah melayani masyarakat.
Basuki mengatakan, banyak solusi permasalahan tak hanya berada di tangan pejabat, tetapi juga berada di tangan masyarakat bawah. "Banyak juga masyarakat yang sudah dibantu pemerintah, tapi mereka bandel dan tetap tidak mau berubah," ucapnya seperti dilansir Kompas.com.
Ia kemudian mengambil contoh permasalahan normalisasi dan relokasi Waduk Pluit. Berbagai pertentangan ditemukannya, baik dari warga maupun pihak yang membela warga, seperti Komnas HAM, yang beberapa waktu lalu berada di pihak warga Waduk Pluit yang enggan direlokasi ke rumah susun.
Walaupun DKI saat itu telah memberikan rusun, ia sering dituding melanggar HAM oleh Komnas HAM. Warga seperti itulah yang menurut Basuki harus diberikan terapi kejut. Selain itu, tak sedikit pula persoalan bangunan di Jakarta yang tidak memiliki izin, tetapi tiba-tiba sudah ada bangunannya sendiri.
Apabila mau menegakkan peraturan yang ada sejak dulu, setengah bangunan di Jakarta bisa dibongkar. Sebab, banyak bangunan, seperti ruko, rumah, dan restoran, tidak memiliki izin dan menyalahi wewenang. Ia pun menyatakan akan membongkar bangunan liar di lahan yang seharusnya menjadi jalan inspeksi.
Jika Pemprov DKI tidak berani mengambil kebijakan, Jakarta akan terus-terusan dilanda banjir. "Kalau kena, pasti kita bongkar. Tapi, kalau ada surat hak milik atau sertifikat, enggak bisa kita bongkar. Itu yang jadi masalah kita," kata Basuki.(Rep06)
