Nasional

Menko Luhut : Indonesia Harus Contoh Jerman dan Taiwan dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar seluruh pihak bisa bekerja sama, bersinergi dan bersatu padu di masa pandemi Covid-19 ini. Sikap itu membuat suatu negara bisa mengatasi pandemi dengan cepat.

Dia mencontohkan negara seperti Jerman Taiwan dan Rusia yang dikategorikan sebagai negara yang bisa menangani pandemi dengan cepat karena bersinergi.

"Saya baca sedikit analisa, Jerman jadi negara yang paling cepat menangani Covid-19 dengan alasan, mereka melakukan sinergi yang padu. Jerman, Taiwan, Rusia, jadi negara yang bisa cepat recovery," ujar Luhut dalam sambutannya di Penandatangan Kerja Sama dalam rangka Pemulihan Ekonomi, Senin (27/6/2020).

Mantan anggota Kopassus itu bilang, saat ini bukanlah waktu untuk saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri dan merasa paling baik.

Kekompakan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan, dengan begitu, pemulihan ekonomi dan kesehatan juga akan segera terjadi secara beriringan.

"Jadi kita harap kita padu, kompak dan bersinergi, jangan ada salah-salahan kita merasa paling baik, kita saling perbaiki," tegasnya.

Lebih lanjut, berbagai progam yang telah dicanangkan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi diharapkan bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dan tidak terperosok, salah satunya dengan menempatkan dana di bank pembangunan daerah (BPD).

Penempatan dana sebesar Rp 11,5 triliun tersebut diharapkan bisa membantu dunia usaha di daerah segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

"Daerah-daerah kita lihat DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur semua mengalami penurunan pendapatan daerah. Diharapkan penyaluran kredit Rp 11,5 triliun ini berjalan baik dan penyaluran kredit BPD semakin banyak," pungkas Luhut Binsar Pandjaitan.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendorong percepatan proses belanja pemerintah, yakni belanja nonkementerian/lembaga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi karena terdampak COVID-19.

"Ini belanja nonkementerian/lembaga kita tingkatkan, kita percepat semua prosesnya. Tadinya kita bikin potong, potong, potong. Sekarang tidak. Sekarang semua pembangunan dipercepat supaya terjadi lapangan kerja dan sebagainya," kata Luhut dalam acara daring Sore Bersama LBP bertajuk "Investasi di Tengah Pandemi", Sabtu 25 Juli 2020.

Luhut menyebut pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa bulan lalu.

"Tapi tetap, semua perhatikan protokol kesehatan. Justru di sini seninya bagaimana memelihara penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi. Itu sebabnya dibuat satgas (pemulihan ekonomi) sehingga bisa menyinergikan dua hal itu," kata Luhut yang dikutip dari Antara.

Belanja pemerintah nonkementerian/lembaga merupakan belanja negara yang memang tidak ditugaskan ke satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikeluarkan seperti pembayaran subsidi (terbagi jadi subsidi energi dan nonenergi) serta pembayaran bunga utang. Khusus pada tahun ini juga ada belanja penanganan dampak COVID-19.

Dari segi kebijakan stimulus, kata dia, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun dana penanganan COVID-19 yang dikelompokkan ke beberapa pos, yakni kesehatan (Rp 87,55 trilun), perlindungan sosial (Rp 203,9 triliun), insentif usaha (Rp 120,61 triliun), UMKM (Rp 123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun), serta sektoral dan pemda (Rp 106,11 triliun).

"Semua jalan. Di kesehatan itu sekian triliun aja kita dorong untuk memperbaiki industri farmasi kita. Perlindungan sosial, kita lihat kita berikan sembako tapi sembako sekarang akan diganti cash sehingga di bawah itu nanti ada perputaran dana," katanya.

"Jadi, semua lini kita coba cover, jangan sampai ada yang tidak terbantu dalam hal ini. Tentu kita akan evaluasi dan perbaiki mana kali ada hal-hal yang kita belum puas," pungkasnya. (rep05)


[Ikuti Riaudaily.com Melalui Sosial Media]