Pekanbaru-Jelang dilaksankannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015 mendatang, Kepolisian Daerah (Polda) Riau melakukan kegiatan simulasi pengamanan Pilkada, Senin (24/8/2015).

 

Tidak kurang dari 800 personel gabungan dari Direktorat Sabhara, Brigade Mobil, Dalmas hingga Polisi Wanita dilibatkan dalam simulasi yang dipusatkan di lapangan markas Brimob Polda Riau, Jalan KH Ahmad Dahlan.

 

Simulasi ini mengskenariokan tindakan petugas gabungan saat mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon yang tidak menerima hasil Pilkada serentak yang dikeluarkan KPU.

 

Pada saat pengunjuk rasa berorasi, beberapa petugas kepolisian mencoba melakukan negosiasi dengan para pendemo agar tidak bertindak anarkis dan melakukan aksi demo dengan tertib. Akan tetapi, para pengunjuk rasa tetap ngotot dan memaksa masuk ke gedung KPU.

 

Akibatnya, aksi dorong-dorongan tidak dapat terhindarkan. Bahkan beberapa di antara pendemo ada yang melempari petugas dengan benda-benda keras. Karena sudah tidak terkendali, petugas lalu mengerahkan dua unit water canon untuk mengusir dan memecah konsentrasi massa.

 

Tidak hanyn itu, petugas yang dilengkapi hewan satwa dan petugas anti huru-hara juga berusaha juga membubarkan kerumunan massa. Hasilnya seluruh massa berhasil dipukul mundur. beberapa orang yang dianggap menjadi provokator kemudian diamankan.

 

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Riau, Kombes Pol Dr Edi Setyo Budi usai pelaksanaan simulasi pada wartawan menjelaskan, bahwa simulasi yang sengaja digelar ini dalam rangka melihat kesiapan personel dalam pengamanan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.

 

"Dalam mengamankan aksi massa seperti yang disimulasikan, personel di lapangan tidak bisa seenaknya bertindak, karena semuanya ada tahapan atau prosedur yang harus dilalui mulai dari negosiasi, pemberian peringatan hingga tindakan tegas," ujar Edi.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK MM mengharapkan, pada pelaksanaan mendatang pendukung masing-masing pasangan calon hendaknya bisa tetap menjaga kondusivitas mulai dari tahapan masa kampanye hingga pelantikan.

 

"Jika  pasangan calon yang nantinya kalah kemudian merasa ada keberatan dengan hasil Pilkada hendaknya menempuh sesuai dengan prosedur dan jalur hukum yang berlaku dan tidak memancing timbulnya aksi anarkis dari para pendukung," imbaunya. (rep05/rpc)