Jakarta-Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa difitnah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja, Sudirman Said. Melalui akun Twitter resminya, SBY membantah pernyataan Sudirman yang memojokkannya. (Baca: Merasa Difitnah, SBY Minta Klarifikasi Menteri ESDM)

 

Menanggapi tudingan itu, Sudirman membela diri. "Saya hanya menjalankan mandat untuk terus menata berbagai aspek pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Kewajiban saya mengkomunikasikan kepada masyarakat setiap langkah penataan," katanya di kantor Presiden, Selasa, 19 Mei 2015.

 

Terkait dengan situasi pengelolaan minyak dan gas bumi pada masa lalu, Sudirman yakin para pengelola, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan mengetahui persis situasi dan kondisinya. Menurut dia, pemerintahan sebelum Presiden Jokowi tidak tegas dalam membubarkan Petral. (Baca pula: SBY Merasa Difitnah Menteri Energi Soal Petral)

 

Kritik itu dia sampaikan bersama mantan Ketua Tim Anti-Mafia Migas Faisal Basri pada Ahad lalu. "Saya senang karena diskusi saya dengan Pak Faisal (Basri) di Cikini mendapat sambutan banyak pihak, dan membuat banyak pihak melek, menjadi lebih tahu situasi yang sebenarnya."

 

Sudirman mengaku akan menyambut baik diskusi dengan siapa pun untuk mencari jalan keluar agar pengelolaan migas menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih efisien. Menurut dia, kebijakan tentang Petral pada pemerintahan sebelumnya selalu melibatkan pertimbangan presiden.

 

"Berkaitan dengan Petral dan sebagainya, saya kira tidak ada keputusan besar penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara. Begitu pun pada waktu saya memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral," ujar Sudirman. (Simak pula: Petral Bubar, Menteri Sudirman: Uangnya Lari ke Mana?)

 

Sudirman meminta publik tidak memperpanjang bahasan soal Petral yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya. "Sebetulnya yang kami lakukan semata-mata menata hal yang waktunya sudah lama sebetulnya bisa ditata. Tidak hanya Petral, soal eksplorasi, soal SKK Migas, soal alokasi gas," tuturnya. (rep05)