Pekanbaru-Pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp500 miliar untuk mengatasi persoalan polusi asap dan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengindikasikan adanya kepentingan proyek dalam kasus tersebut mengingat persoalan itu tidak pernah tuntas dan selalu berulang.

 

"Dari dana yang dialokasiakn sebesar Rp500 miliar dari APBN dan Rp10 miliar dari dana hibah Pemprov Riau, tentu menimbulkan pertanyaan besar mengingat sejauh ini bencana kabut asap masih saja terjadi," kata Koordinator Fitra Riau, Usman, kepada  pers lewat pesan elektronik yang diterima, Jumat (4/4/2014).

 

Ia mengatakan, sumber anggaran tersebut merupakan anggaran yang telah di kucurkan selama kurun waktu kurang dari satu tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan asumsi ada langkah-langkah alternatif yang bisa di antisipasi dari kebakaran hutan dan lahan.

 

"Tapi terbukti tahun ini masyarakat kembali mengalami kerugian material maupun imaterial akibat kabut asap," katanya.

 

Pihaknya mengindikasikan, bantuan pusat maupun anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dimanfaatkan untuk kepentingan proyek. 

 

Hal itu karena dana sebesar itu, kata dia, hanya untuk mengatasi persoalan yang telah terjadi dan bukan dalam upaya pencegahan.

 

"Kami juga melihat penanggulangan asap sejauh ini dipandang hanya sebagai bentuk pengerjaan proyek, di mana asap harusnya bisa ditangani sebelum puncaknya, justru hanya ada bentuk upaya setelah kejadian dan menyengsarakan puluhan ribu bahkan jutaan jiwa masyarakat yang ada di Provinsi Riau," katanya lagi.

 

Parahnya, demikian Usman, setiap kali terjadi kebakaran dan asap, Pemerintah Provinsi Riau selalu menyatakan dana tidak ada dan daerah harus menunggu bantuan pusat. 

 

"Ini yang menjadi indikasi bahwa bencana kabut asap itu adalah sebuah proyek tahunan yang telah menguras keuangan negara," katanya.

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho kepada pers di Pekanbaru mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan saat ini ada sebagai bentuk untuk mengatasi persoalan asap.

 

"Jangan justru dilarikan kemana-mana. Kalau memang perlu silahkan untuk dilakukan pemerksaan terhadap dana yang telah dialokasikan," katanya. (rep05/ant)