SELATPANJANG-Ribuan pelamar CPNS baik yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti maupun dari luar daerah mengeluhkan lambatnya pelayanan di Kantor Pos Cabang Selatpanjang. Hal itu bisa dilihat dari menumpuknya antrian para pelamar CPNS yang ingin mengirimkan berkas lamarannya.

''Pelayanannya buruk sekali, kami harus mengantri sampai berjam-jam, petugas pos juga sangat sedikit dan tidak sesuai dengan kondisi jumlah pelamar CPNS yang banyak,'' kata Etty, salah seorang pelamar CPNS asal Dumai, Kamis (3/10/2013), saat berdesak-desakan di halaman Kantor Pos Selatpanjang.

Sistem antrian menurutnya juga tidak berjalan baik. Amplop lamaran diletakkan dimeja penerimaan, tumpukkan pun menggunung. Pelamar CPNS terpaksa menunggu nama mereka dipanggil satu persatu setelah data pelamar CPNS diinput ke komputer. Jumlah pelamar yang ribuan tersebut tentu tidak tertampung oleh petugas pos yang hanya bekerja dengan 3 unit komputer.

Hal senada juga disebutkan oleh Safitri, pelamar CPNS asal Kepulauan Meranti yang menilai pihak Kantor Pos Selatpanjang tidak cepat mengantisipasi situasi ini. ''Harusnya pihak Kantor Pos menyediakan pengeras suara, bangku tempat duduk. Orang sangat ramai terkadang mereka tidak mendengar kalau nama mereka dipanggil,'' tuturnya, seperti dilansir hallo riau.com.

Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi, menyayangkan lambannya kinerja PT. Pos Indonesia Cabang Selatpanjang serta menyesalkan adanya kenaikan tarif. Menurutnya, Kantor Pos sebelumnya bisa mengantisipasi membludaknya jumlah pelamar dengan sistem antri yang lebih baik.

''Rabu lalu, dari DPRD dan Pemkab membantu pemasangan tenda dan kursi dengan upaya memberikan kenyamanan kepada para pelamar. Kenaikan tarif dari Rp. 10.000,- menjadi Rp. 12.000,- sudah termasuk pungli, jangan ada yang mengambil kesempatan dalam urusan ini. Seharusnya kita membantu para pelamar, karena mereka belum punya penghasilan sendiri. Setelah selesai tahapan pendaftaran kita akan evaluasi untuk mengetahui persiapan pelaksanaan tes dan pelayanan rekrutmen CPNS di Kepulauan Meranti,'' sebut Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti ini. (rep10)