Pekanbaru-Masih belum berjalannya APBD dengan maksimal makin terasa dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Waktu yang masih tersisa selama 4 bulan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana pun, pada akhirnya tugas dan akumulasi kinerja akan menumpuk pada akhir tahun.

 

“Kita memang masih ada waktu empat bulan, mau tidak mau waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk menggesa jalannya program APBD. Jika APBD jalan nantinya, akumulasinya ada disatu semester saja. Dan sudah pasti ini mempengaruhi kualitas kerja dan juga kualitas program yang dilakukan,” kata anggoat Komisi C DPRD Riau, Siswaja Muliadi, Kamis (13/8).

 

Rendahnya serapan APBD yang baru mencapai 23,90 persen dan bahkan terendah keempat di Indonesia semakin memperparah perekonomian yang ada di Riau. Dikatakan Siswaja yang akrab dengan nama Aseng ini, kondisi perekonomian masyarakat saat ini memang cukup memprihatinkan, apalagi banyak faktor termasuk APBD secara langsung juga mempengaruhi.

 

“Kita sangat prihatin sekali dengan kondisi ini. Karena sekarang ini perkembangan ekonomi melambat. Kemudian juga banyak pengaruh internasional, regiaonal, dan ada juga krisis Yunani, kemudian pasar saham turun,” tuturnya.

 

tidak hanya itu, dampak melemahnya perekonomian tersebut juga berpengaruh terhadap hasil komoditi pertanian atau pun hasil perkebunan, yang harganya relatif menurun. Seiring dengan itu, harga kebutuhan pokok juga merangkak naik.

 

“Kebutuhan pokok naik tapi harga perkebunan dan hasil pertanian turun. Sawit dan karet pada turun. Inikan salah satu dilema yang mendera masyarakat kita. Dengan adanya pelambatan ekonomi yang seperti ini meskinya pemerintah tampil didepan, dan mendorong pelaksanaan APBD ini. Harapanya tentu dengan serapan yang bagus, dan bisa membantu ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

 

Tanggung jawab ini menurutnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan saja, yakni Plt Gubri, namun juga setiap satuan kerja di Pemprov Riau juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara maksimal, dan memetingkan jalannya APBD demi kepentingan masyarakat.

 

“SKPD mungkin merasa kesulitan dengan aturan untuk menjalankan tugas, tapi jangan ini dijadikan alasan. Harusnya walau dalam posisi kondisi yang seperti itu, justru seharusnya memperlihatkan kinerja yang baik. Kalau mereka bisa bekerja dalam keadaan sulit dan mengusahakan anggran hingga terealisasi, disinilah letak prestasi mereka,” tuturnya. (rep05/tpc)