Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan memasukan dua pelabuhan dalam poros maritim dunia yang dicanangkan Pemerintah Pusat lima tahun kedepan setelah sebelumnya telah disetujui satu pelabuhan di provinsi ini.

 

"Satu pelabuhan yang sudah masuk poros maritim adalah Pelabuhan Dumai. Sementara dua lagi yang baru akan diusulkan adalah Pelabuhan Tanjung Buton dan Kuala Enok," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, kemarin.

 

 Arsyadjuliandi mengatakan untuk Pelabuhan Dumai yang berada di wilayah pesisir sejauh ini tingkat aktivitasnya begitu tinggi sehingga perlu ada pelabuhan tambahan untuk mengoptimalkan kegiatan di pelabuhan.

 

Maka kemudian, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan Pelabuhan Kuala Enok dan Tanjung Buton mulai beroperasi pada 2017, sehingga dapat mempercepat arus barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

 

Ia mengatakan pengoperasian Pelabuhan Kuala Enok dan Tanjung Buton dapat mengurangi beban Pelabuhan Dumai yang sudah padat.

 

"Saat ini seluruh barang dan jasa yang masuk serta keluar di Riau dan Sumatra Utara bagian selatan melalui pelabuhan yang ada Kota Dumai tersebut," katanya.

 

Menurut dia, Pelabuhan Kuala Enok dan Tanjung Buton sangat potensial untuk dikembangkan, karena dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha Riau melalui efisiensi biaya distribusi.

 

Untuk Pelabuhan Tanjung Buton, lanjutnya, telah disiapkan sebagai salah satu poros maritim di Riau bagian tengah yang diharapkan menjadi pusat distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

 

Sementara itu Pelabuhan Kuala Enok katanya disiapkan sebagai pelabuhan internasional yang mampu melayani distribusi barang di Riau bagian selatan dan Sumatra Selatan bagian utara.

 

"Tapi disayangkan, karena pengembangan pelabuhan tersebut masih terkendala oleh pembangunan jalan yang sebagian masuk ke dalam skema pembiayaan APBN," kata dia.

 

Dia menjelaskan, jalan yang masuk ke dalam skema pembiayaan APBN sepanjang 60 kilometer, sedangkan yang dibiayai APBD provinsi juga 60 kilometer.

 

"Ini sedang kami usulkan agar menjadi program pemerintah pusat sehingga ada percepatan penyelesaian," katanya.

 

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk lima tahun ke depan akan membangun 24 pelabuhan sebagai infrastruktur pendukung tol laut.

 

Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan tol laut menjadi bagian penting pelayaran maritim dunia. terlebih Tiongkok, Ci Jinping akan membangun kembali jalur pelayaran sutra modern abad 21.

 

Untuk lintas Sumatera, jalur tol laut meliputi Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Batam, Padang, Pangkal Pinang dan Pelabuhan Panjang serta Pelabuhan Dumai (belum termasuk dua pelabuhan Riau lainnya).

 

Sementara itu, poros maritim di Pulau Jawa meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, dan Tanjung Perak. Kemudian untuk di Kepulauan Nusa Tenggara ada Pelabuhan Lombok dan Kupang.

 

Selanjutnya juga ada poros maritim di Pulau Kalimantan meliputi Pelabuhan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Maloy.

 

Selain juga ada di Sulawesi yakni Makasar, Bitung, kemudian di Maluku serta Paapua meliputi Halmahera, Ambon, Sorong, Jayapura dan Maraoke.

 

Arsyadjuliandi berharap, dengan masuknya dua pelabuhan di Riau lainnya ke dalam poros maritim, pembangunannya dapat dipercepat menggunakan APBN.

 

"Karena memang APBD yang terbatas. Tentu ini membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat," katanya. (rep05/ant)