JAKARTA-Politikus Partai Golkar, Nudirman Munir, tampak berang dengan tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut dirinya tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Dia justru menuding ICW menerima dana asing untuk membusukkan DPR.

Nudirman menjelaskan, ada lima hal yang perlu diklarifikasi oleh ICW. Pertama, masalah kebohongan dua anggota ICW terkait penggunaan dana yang didapat Michael Blomberg yang merupakan Wali Kota New York.

"Pasti ada kepentingan politik. Dana sebesar Rp450 juta-an itu disampaikan Ade Irawan dalam rangka sosialisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi saya tanya, bukankah itu dalam rangka pemberantasan antitembakau? Mereka jawab, kita lembaga antikorupsi, ngapain bahas tembakau," ungkap Nudirman kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/7).

Kemudian sejam setelah itu, di acara yang berbeda, Ketua Bidang Hukum ICW Emerson Yunto menganggap uang tersebut untuk survei antitembakau di seluruh Indonesia, tepatnya di Jawa.

"Saya tanya, apa itu enggak salah? Saya dapat informasi dari Ade Irawan untuk masalah sosialisasi pemberantasan korupsi. Dia menegaskan tidak itu untuk tembakau. Saya tidak tahu mana yang bohong. Tapi, menurut saya, dua-duanya bohong. Dana itu digunakan untuk pembusukan DPR, karena ada kepentingan asing di sana," paparnya.

Kedua, masalah daftar 36 orang yang tak pro-pemberantasan korupsi, bagi Nudirman sudah melanggar asas praduga tak bersalah dan berpotensi mencemarkan nama baik.

"Jadi, jelas itu berdampak pada pencemaran nama baik, karena tidak ada bukti seperti perkataan yang melemahkan KPK. Waktu itu, saya pernah mengatakan ingin mengubah UU KPK, tapi untuk memperkuat. Saya tidak pernah menyampaikan kepada media atau rapat resmi Komisi III ada kata-kata saya melemahkan KPK," tegasnya.

Ketiga, berdasarkan daftar yang didapat dari ICW, mereka mendapat Rp12 miliar, di antaranya Rp8 miliar dana asing, sisanya ada juga yang dari KPK. "Saya tanyakan soal dana asing, karena pasti ada pesan-pesan sponsor. Sebab, prinsipnya tidak ada makan siang gratis," sambungnya seperti dilansir okez0ne.com.

Anggota Komisi III DPR menambahkan, tujuannya meminta klarifikasi ke ICW terkait dana asing, karena yang dilakukan periode terakhir ini sudah melenceng dari seharusnya.

"Kalau di masanya Teten Masduki masih on the track, dan kalau ini sudah masuk ranah politik, serta berupaya melakukan pembusukan parlemen," terang Nudirman.

Sementara itu, masalah yang keempat adalah kebohongan publik Ade Irawan soal penerimaan dana dari KPK dalam rangka pencegahan korupsi sebanyak Rp407 juta.

"Dia tidak mengakui, padahal jelas ada dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Nyatanya, dia menerima dana dari KPK. Kalau iya, Ade Irawan harus menyampaikan permintaan maaf kepada publik," simpulnya.

Terakhir, akibat tindakan ICW yang menganggap 36 calon anggota legislatif yang masih duduk di parlemen tak pro-pemberantasan korupsi dapat bermasalah pada ketatanegaaran Indonesia.

"Kenapa? Karena akan mengakibatkan anggota DPR melakukan 5D (Datang, Dengar, Duduk, Diam, terima Duit) dia tidak mau berkreativitas. Justru yang aman di Komisi III yang diam-diam saja. Seharusnya, ICW justru mengumumkan yang 5D. Kalau demikian, ICW malah dapat menelurkan banyak 5D," tuntasnya. (rep05)