JAKARTA - Pembangunan 1 juta rumah saat ini masih memiliki banyak kendala. Kendala utama yang dihadapi oleh para pengembang adalah masalah pendanaan dari perbankan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan mindset perumahan nasional harus dibenahi. Seperti belum ada road map perumahan nasional dan kehadiran pemerintah sebagai penanggung jawab public housing dipertanyakan.

 

"Target pemerintah 200 ribu unit rumah per tahun yang bangun siapa? Selain itu, untuk public housing, program 1.000 tower tidak berhasil karena mencampuradukkan public housing dengan market mechanism," ujar Ali di Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2015).

 

Dia menjelaskan, untuk fundamental perumahan nasional terdiri dari sisi demand yaitu permintaan tinggi, daya beli relatif jauh di bawah harga rumah, dan daya cicil rendah.

 

Dari sisi supply, harga tanah mengikuti mekanisme pasar tidak terkendali dan pemerintah mengandalkan swasta. "Di sisi pembiayaan, tidak terdapat pembiayaan jangka panjang," ungkapnya.

 

Sekadar informasi, program 1 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahap awal sebesar 603.516 unit, terdiri dari pemerintah sebanyak 98.300 unit untuk rusunawa, peningkatan kualitas, pembangunan baru, dan rumah khusus yang disewakan oleh nelayan, buruh atau pekerja, pegawai negeri sipil (PNS), dan TNI/Polri.

 

Selain itu, perumnas juga menyumbangkan 36.016 unit, REI 230 ribu unit, Apersi 155 ribu, Asperi 18 ribu unit, BPJS-T 35.400 unit, dan pemerintah daerah (pemda) 30 ribu unit untuk rusunami dan rumah tapak yang dimiliki secara umum.

 

Sedangkan untuk non-MBR sebanyak 396.484 unit yang terdiri dari REI 250 ribu unit dan masyarakat 146.484 unit untuk rusunami dan rumah tapak yang dimiliki secara umum. (rep05)