KAIRO - Panglima angkatan bersenjata Mesir menyatakan bekas Presiden Mohammed Morsi telah melanggar mandat yang diberikan dan melawan institusi negara. Hal itu disampaikan sebagai alasan untuk menggulingkannya.

Berbicara di atas auditorium yang dipadati pejabat militer pada Minggu (14/7) waktu setempat, Jenderal Abdel-Fattah al-Sisi menerangkan, Morsi telah memasuki area konflik dengan penegak hukum, media, polisi, serta pendapat umum. "Selanjutnya (Morsi) juga masuk ke dalam konflik dengan angkatan bersenjata," katanya seperti dilansir tempo.co.

Al-Sisi tidak menjelaskan secara detail bentuk konflik dengan militer. Namun, dia menerangkan, angkatan bersenjata tidak bisa memperpanjang toleransinya saat jutaan rakyat Mesir turun ke jalan meminta Morsi turun dari jabatannya lantaran melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Panglima militer ini menambahkan, dirinya secara rutin telah memberikan nasehat kepada Morsi dan mengulurkan tangan kepadanya sebelum memberinya ultimatum dalam waktu 48 jam untuk rekonsiliasi dengan para penentang dan memenuhi kepentingan umum (rakyat).

Al-Sisi mengatakan, dirinya mengirimkan dua utusan khusus, termasuk Perdana Menteri Hesham Kandil dan ahli hukum terpercaya supaya Morsi menggelar referendum bagi siapa pun yang masih mendukungnya. "Tetapi saran itu ditolak mentah-mentah," ungkapnya.

Al-Sisi memohon kepada seluruh partai, berikut pendukung Morsi, untuk ikut serta dalam pemerintahan transisi seraya mengatakan bahwa pemerintahan baru ini diawasi oleh pemimin yang tidak bias dan akan memperbaiki hak-hak masyarakat untuk memilih.

Menanggapi pernyataan al-Sisi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, Gehad el-Haddad, mengatakan militer tidak memiliki hak bereaksi atas nama rakyat Mesir, kecuali mendapatkan perintah dari panglima tertinggi terpilih, yakni Morsi. Dalam komentarnya yang diunggah di akun Twitter, dia mengatakan militer juga tidak berhak memutuskan unjukrasa yang berlangsung itu mewakili rakyat.

Diselidiki
Kejaksaan Mesir mengumumkan lembaganya tengah menyidik Morsi atas berbagai tindakan, antara lain soal keluhan mata-mata, menghasut kekerasan dan perekonomian yang ambruk.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Kejaksaan Agung, disebutkan bahwa lembaganya telah menerima keluhan terhadap Morsi. Delapan di antaranya atas nama tokoh gerakan Islam, termasuk pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Muhamad Badie dan beberapa tokoh lainnya yang tidak disebutkan identitasnya. Dalam pernyataan tersebut tidak dinyatakan siapa yang merasa dirugikan.

Pemimpin yang dipilih untuk pertama kalinya secara bebas di Mesir ini ditahan di sebuah lokasi rahasia sejak angkatan bersenjata mendepaknya dari kekuasaan pada 3 Juli 2013. Namun, sampai saat ini, Morsi belum didakwa melakukan kejahatan apa pun.

Dalam beberapa hari ini, Washington menyerukan agar Morsi dibebaskan dari tahanan dan pihak berwenang segera menghentikan penahanan terhadap para pemimpin Ikhwanul Muslimin. (rep05)