Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau bertekad untuk menggalakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menggenjot Pendaparan Asli Daerah (PAD) yang sejauh ini dirasa masih sangat minim.

"Walaupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Riau dari tahun ke tahun terus meningkat, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah  kegiatan pembangunan yang harus dilakukan. Hal itu karena kepadatan dan pertambahan jumlah penduduk di Riau yang begitu signifikan bahkan mencapai 8 persen pertahun," kata Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit dilansir riau24.com.

Sebab itu, demikian Mambang, kegiatan pembangunan jalan, listrik, sarana  pendidikan dan kesehatan yang memerlukan anggaran besar dan dibutuhkan masyarakat tidak cukup bersumber dari dana APBD saja, namun harus digali sumber-sumber dana lainnya untuk menambah anggaran pembangunan dari APBD yang terbatas itu.

Persoalan di Riau saat ini menurut dia, dimana-mana jalan rusak, listrik yang sering padam yang harus segera dituntaskan dan membutuhkan anggaran besar.

"Tidak hanya bisa mengandalkan APBD saja, tapi juga bisa didatangkan dari investasin dan menggenjot PAD melalui pemberdayaan BUMD," katanya.

Karena anggaran terbatas itu, menurut Mambang, maka perlu cara lain untuk mencukupi dengan meningkatkan PAD melalui BUMD yang selama ini hanya menyusu APBD.

"BUMD harus di galakan untuk menambah PAD guna membiayai kegiatan pembangunan jalan, listrik , sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat," katanya.

Modal BUMD agar tidak memberatkan APBD menurut Mambang, dapat dilakukan dengan kerjsama dengan pihak ketiga melalui investasi.

"Itulah kenapa saya mau berpasangan dengan Calon Gubernur Riau John Erizal, karena beliau berasal dari swasta yang akan mendatangkan dana dari pusat juga melalui investasi untuk memajukan daerah dan masyarakat Riau," kata Mambang.(rep2)