Natuna-Polemik tentang tidak diperhatikannya Kabupaten Natuna, mulai dari Provinsi Kepri hingga pembagian dana bagi hasil minyak dan gas dari pemerintah pusat, membuat rakyat Natuna menyampaikan kritikan dan tanggapan yang beragam.
Padahal, sudah jelas bahwa daerah penghasil Migas terbesar di Asia Pasifik dihasilkan adalah dari Natuna. Namun, kenyataannya Kabupaten Natuna sama sekali tidak dianggap pemerintah pusat maupun Provinsi Kepri.
Mantan ketua Badan Perjuangan Rakyat Natuna (BPRN) dan sekarang Ketua Persatuan Pemuda Kota Ranai (P2KR) Aminullah SAg, mengatakan, ia sangat kecewa dengan apa yang sudah selama ini diperjuangkan bersama-sama rakyat Natuna.
”Jujur saja saya sangat kecewa dengan perlakuan Provinsi Kepri kepada Natuna, selama ini Kabupaten Natuna tidak pernah diperhatikan terutama terkait Dana Bagi Hasil Migas. Padahal Kabupaten Natuna yang jelas-jelas berjuang dalam mendapatkan DBH Migas,” ungkap Aminullah kepada sejumlah awak media, kemarin.
Kerja keras Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah pimpinan H Ilyas Sabli, sebagai kepala derah untuk mendapatkan hak-hak rakyat Natuna untuk memperoleh dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas (DBH Migas) mendapatkan dukungan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui cara santun dan beradab, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat Natuna berharap mendapatkan bagian DBH Migas Natuna,dengan komposisi pembagiannya minyak, 85 persen daerah dan 15 persen pusat dan gas, 70 persen daerah dan 30 pesen pusat seperti yang diperoleh oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Papua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Menurutnya, untuk mendapatkan pembagiaan DBH Migas sebagaimana yang diperjuang oleh Bupati Natuna, meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi DBH Mingas dengan rincian minyak, 85 Persen ke daerah dan 15 Persen ke pusat dan Gas, 70 persen daerah 30 Persen pusat. Maka, Natuna harus mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat tentang pembagian DBH Migas Natuna.
”Jika begitu, lebih baik Natuna hengkang dari Provinsi Kepri pindah ke provinsi lain, daripada tidak ada sama sekali yang dirasakan bagi rakyat Natuna, mulai dari masalah pembagian minyak, dan gas yang dinikmati oleh kabupaten lainnya. Padahal Natuna adalah daerah penghasil namun tidak ada perhatian sama sekali,” ujarnya.
Untuk mendapat perhatian khusus tersebut, maka diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah di bawah pimpinan Ilyas Sabli dan seluruh masyarakat Natuna, untuk menyatukan visi misi dengan mengobarkan semangat berjuang membangun daerah dalam mewujudkan Natuna sejahtera, merata dan seimbang.
Melihat dokumen yang ada tentang DBH yang katanya berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 untuk minyak Natuna mendapat bagian 15 persen dengan rincian 3 persen untuk provinsi dan 6 persen untuk daerah penghasil dan sisanya dibagi rata untuk daerah-daerah Kabupaten di sekitar daerah penghasil.
Sedang untuk Gas, Natuna mendapat pembagian 30 persen diantaranya 12 untuk daerah penghasil, 12 persen lagi untuk daerah sekitar penghasil dan 6 persen untuk Provinsi. Padahal jelas Rakyat Natuna yang memperjuangkannya, namun kenyataannya yang menikmatinya Kabupaten sekitar dan provinsi.
”Sekarang bisa dilihat rakyat Natuna terpuruk, sampai mengalami kelangkaan beras dan sembako. Dimana perhatian dari provinsi dan kabupaten sekitar, sama sekali tidak ada atau nol besar. Jadi menurut saya, sebaiknya Kabupaten Natuna minta ke pemerintah pusat untuk dijadikan Kabupaten Natuna sebagai Provinsi khusus atau Natuna keluar dari Provinsi Kepri dan bergabung dengan Provinsi lain. Karena selama kita Natuna bergabung dengan Provinsi Kepri sebagai daerah penghasil tidak diperhatikan secara khusus,” pintanya. (rep05/jppn)
