BENGKALIS - Setelah muncul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat dalam bulan November ini, sejak beberapa hari belakangan BBM khususnya jenis premium mulai menghilang ditengah masyarakat.
Mengantisipasi hal tersebut pihak Polres Bengkalis berjanji aka melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian BBM dari APMS dan SPBU ke masyarakat, termasuk diantaranya menempatkan personil di APMS dan SPBU.
Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo yang dikonfirmasi soal langkah pihak kepolisian dalam pengamanan pendistribusian BBM termasuk ulah spekulan melakukan penimbunan bertekat akan mengawasi seluruh pemasok BBM mulai dari APMS, SPBU hingga pangkalan minyak. Seluruh konsumen pengguna BBM maupun stake holder dalam hal ini Disprindag Bengkalis diminta melakukan pengawasan juga di lapangan, khususnya pendistribusian dari APMS dan SPBU ke pedagang eceran.
"Kami akan menempatkan personil kepolisian di APMS dan SPBU untuk mengawasi pendistribusian BBM apakah tepat sasaran atau dijual ke spekulan kemudian ditimbun. Saya berharap Disperindag selaku stake holder berperan lebih aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM mulai dari pengambilan delivery order (DO) di Pekanbaru sampai ke Bengkalis kemudian ke konsumen dan pedagang eceran. Jangan sampai ada penimbunan BBM karena itu merupakan tindak pidana sebab merugikan orang banyak," jelas Kapolres mengingatkan.
Disebut Andry lagi, dalam kondisi sekarang jangan sampai terjadi aksi borong BBM oleh oknum tertentu karena apabila terbukti pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas kepada pelaku penimbunan serta aksi borong. Demikian juga halnya dengan pengelola APMS dan SPBU diingatkan untuk tidak bermain-main, karena BBM merupakan kebutuhan orang banyak yang tidak boleh ditimbun. Pelaku penimbunan BBM sama dengan melakukan aksi kriminal karena merugikan banyak orang.
Kapolres juga mengatakan bahwa jelang kenaikan harga BBM masyarakat diminta tenang tidak terpancing dengan aksi borong atau hasutan karena akan mengganggu stabilitas keamanan. Disisi lain polisi tidak bisa bisa intervensi terlalu jauh dalam hal penyaluran BBM karena itu merupakan wewenang pemerintah sepenuhnya, kecuali melakukan pengawasan dan mengambil tindakan hukum sesuai kesalahan yang dilakukan.
"Harapan kita dari kepolisian situasi sekarang jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu memperkaya diri sendiri. Kita akan ambil tindakan hukum bila ada penyelewengan BBM yang terjadi, karena penempatan personil di APMS dan SPBU akan dilakukan diseluruh kabupaten Bengkalis," tambah Andry.
Sementara itu sejak beberapa hari belakangan, BBM khususnya premium mulai langka diberbagai tempat di pulau Bengkalis walaupun pihak Disperindag mengklaim pasokan BBM masih stabil. Bahkan warga terpaksa harus membeli satu liter bensin dengan harga mencapai Rp 10 ribu perliter di pedagang eceran. Sedangkan APMS yang ada di Bengkalis waktu buka mereka sangat terbatas hanya pagi dan sore hari. (rep05/mcr)
