SIAK-Panitia khusus LPJ  DPRD Kabupaten Siak minta ke Bupati Siak segera menindaklanjuti 7 item yang telah direkomndasikan  oleh BPK Perwakilan Riau terkait hasil pemeriksaan anggaran tahun 2013.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pansus LPJ DPRD Kabupaten Siak, H Suhartono SH saat melaporkan hasil Pansus LPJ Bupati Siak tahun 2013 pada sidang paripurna (8/7) kemarin.

Disampaikannya, bahwa pansus LPJN DPRD Kabupaten Siak meminta kepada Bupati Siak  memperbaiki  kelemahan system pengendalian interen dalam penyusunan laporan keuangan seperti pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran PBB P2  dan bea perolahan atas  tanah dan bangunan BPHTB tahun 2013.

Tidak hanya itu,pansus juga minta kepada Bupati Siak  mendak lanjuti  terhadap  peraturan  perundang undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu  perturan  daeah atas penyertaan modal berupa asset pemerintah Kabupaten Siak  kepada PT.Pengembangan Investasi Riau.

Lebih lanjut Ketua Pansus menegaskan,kita juga minta kepada Bupati Siak  segera merevisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 kepada DPRD Kabupaten Siak tentang penyataan modal pemerintah Kabupaten Siak terhadap BUMD.

Lebih lanjut juru bicara pansus menyampaikan, selain itu pansus juga minta kepada bupati siak  memerintahkan DPPKAD Kabupaten Siak  untuk mengiventarisasi kebutuhan  pemerataan akuntansi berbasisi actual antara lain  kebutuhan SDM, sarana dan Prasarana ,sosialisasi ,bimbingan teknis sietem akuntasi untuk pemenuhnya.

Bupati juga di minta  untuk memberikan  sanksi kepada 10 SKPD   sesuai dengan ketentuan berlaku bagi mereka yang telah lalai dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya.

"Dan kita minta bupati siak melakukan evaluasi  terhadap BUMD yang secara terus menerus  yang kerjanya kurang baik  terutama BUMD yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah seperti  PD Sarana pembangunan Siak (SPS),PT.KITB dan PT.SPE," paparnya.(fandy)