SELATPANJANG - Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, para petani di daerah ini bisa memanfaatkan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari Pemerintah. Pemkab Kepulauan Meranti sendiri siap memfasilitasi program permodalan itu dari pihak Bank.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, kepada wartawan di Selatpanjang. Dikatakannya, dalam program tersebut Pemerintah mensubsidi nilai bunga pinjaman petani dan peternak dari pihak Bank.
“Pada program KKPE itu, pihak Bank menarik bunga pinjaman sebesar 12 persen. Dari 12 persen bunga bank tersebut, 8 persen diantaranya disubsidi oleh Pemerintah, sisanya hanya 4 persen saja yang dibayar oleh petani atau peternak peminjam modal," ungkapnya.
Meskipun terus memberikan bantuan bibit, pupuk dan pakan, kata Yulian, DPPKP Kepulauan Meranti juga mengamati melemahnya usaha pertanian dikalangan petani tradisional di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih disebabkan kurangnya modal usaha.
“Salah satu penyebab lesunya aktifitas dunia usaha tani kita akibat tidak tersedianya modal. Permodalan menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung peningkatan produksi usaha pertanian dan peternakan. Oleh karena itu saya sudah membicarakan ini dengan pihak perbankkan, seperti BRI, Bank Riau dan Bank Mandiri Syariah, untuk bersama-sama membantu penyediaan modal bagi dunia usaha tani di daerah ini," ujarnya.
Dari pembicaraan dengan pihak perbankkan, kata Yulian, akhirnya disepakati berbagai kemudahan yang akan diberikan kepada kelompok petani dan peternak dalam meningkatkan dukungan permodalan usaha pertanian.
“Hal ini tentunya harus melalui rekomendasi dari DPPTP. Rekomendasi ini merupakan jaminan bagi pihak Bank, bahwa usaha tani yang akan dijalankan petani benar-benar layak untuk dibiayai, baik secara finansial maupun dari sisi analisa hasil usaha taninya,” ujarnya.
Untuk itu, tambahnya, pihak bank tidak lagi harus cemas terjadi kegagalan terhadap aktifitas usaha tani yang sudah dibiayai. Soalnya, dari berbagai kasus yang terjadi banyak kredit usaha tani yang diberikan tidak pernah bisa kembali. Hal inilah yang mendasari kenapa pihak Bank akhirnya sempat enggan menyentuh pemberian kredit untuk usaha tani. (sas/rep01)
