PEKANBARU - Rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau 10 lantai terus menuai kritik dan kecaman keras dari berbagai kalangan. Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus mengakui menerima banyak penolakan rencana pembangunan kantor yang diperkirakan bakal menyedot fulus APBD Rp130 miliar itu.

"Sudah banyak penolakan yang kita terima," kata Djohar, politikus Partai Golkar yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Selasa (10/12/2013).

Ia menyebut pembangunan gedung baru yang rencananya dimulai 2014 itu baru sebatas usulan dan belum disetujui Banggar. "Gedung itu belum berdiri. Mana tahu tidak jadi atau batal dibangun, karena hingga kini belum jelas," katanya.

Menurut Djohar, rencana pembangunan gedung 10 lantai itu hingga kini juga belum dibahas di rapat Banggar. "Jadi belum tahu apakah rencana pembangunan gedung ini disetujui atau tidak," katanya lagi. "Kalau Pemprov tidak menyetujuinya, maka gedung tersebut batal dibangun. Jadi tunggu hasil keputusan saja," tambahnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Zaini Ismail menanggapi dingin saat ditanya soal pembangunan gedung wakil rakyat ini. "Anggaran Rp2 miliar memang disiapkan di APBD murni 2014 untuk pembuatan Detailed Engineering Design (DED) dan Analisas Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tapi masih dalam pembahasan Banggar. APBD Riau 2014 juga belum disahkan," katanya.

Sementara itu, penolakan rencana pembangunan kantor 10 lantai ini terus mengalir. Kali ini giliran Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Anas Aismana yang bersuara keras. Menurut dia, gedung 10 lantai untuk DPRD Riau belum diperlukan. "Kalau dibangun 10 lantai akan mubazir, karena gedung yang lama masih layak dipakai," katanya.

DPRD Riau diminta lebih mementingkan kepentingan publik, karena masih banyak yang lebih layak dibangun, seperti jalan dan sekolah rusak atau rawan banjir harus dibenahi agar siswa nyaman belajar. "Para anggota dewan yang terhormat itu jangan memikirkan kepentingan pribadi saja," ketusnya.

Anas pun menyinggung banjir yang masih setiap tahun melanda sejumlah kabupaten/kota di Riau. Sebaiknya, kata dia, duit lebih Rp100 miliar digelontorkan untuk pencegahan agar banjir yang menyengsarakan banyak rakyat tahun depan tidak datang lagi.

"Sekarang ini kan lagi banjir, tolong anggota dewan melihat masyarakat yang sedang tertimpa musibah tersebut. Seharusnya mereka memikirkan bagaimana tahun depan tidak terjadi banjir lagi di Riau, atasi itu," kata Anas sembari menegaskan agar dewan membatalkan rencana pembangunan gedung 10 lantai.

Sama dengan Anas, anggota Riau Corruption Trial, Made Ali juga menyatakan tidak setuju rencana pembangunan gedung baru dewan. "Coba pikir, kenapa dewan masih ngotot membangun gedung 10 lantai itu," ujarnya. Rencana pembangunan gedung dewan ini memang sudah muncul sejak tahun lalu, namun banyak penolakan, namun kini muncul lagi.

Made Ali mengatakan, jika dewan tetap ngotot membangun gedung baru, gedung itu sebaiknya dibangun di pinggiran Sungai Siak yang masih rawan banjir. "Jadi apabila banjir, mereka bisa ikut merasakannya," sindirnya.

Rencana pembangunan gedung baru dewan ini sebelumnya ditolak sejumlah organisasi mahasiswa. Mereka pun menyatakan akan turun ke jalan untuk menggagalkan proyek itu melalui aksi demo.

Mantan Ketua DPRD Riau, drh Chaidir juga tak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru dewan ini. Menurutnya, pembangunan gedung baru itu sebaiknya ditunda dan utamakan kepentingan masyarakat.

"Saya rasa saat ini gedung baru untuk DPRD Riau belum dibutuhkan. Sebaiknya ditunda dulu. Masih banyak hal lain terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat harus lebih diperhatikan," ujar Chaidir .

Dikatakan, Gedung DPRD Riau yang ada saat ini di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, boleh dikatakan gedung DPRD terbaik dan termegah di Indonesia. Tinggal mengefektifkan fungsi gedung. Sebagai mantan petinggi di Gedung Lancang Kuning itu, Chaidir menilai gedung belum termanfaat secara maksimal. Banyak ruang-ruang kosong yang tak difungsikan. (cr01/hrc)