Pekanbaru — Popularitas dan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian serius. Sejumlah survei terbaru menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, bahkan elektabilitas Prabowo dalam salah satu simulasi survei ikut merosot tajam.

Namun, penurunan tersebut tidak semata-mata dapat dijelaskan oleh persoalan ekonomi, politik, atau pelaksanaan program pemerintah. Cara seorang presiden berkomunikasi dengan rakyat—termasuk gaya dan isi pidatonya—juga dapat memengaruhi bagaimana publik menilai kepemimpinannya.

Data terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan penurunan yang signifikan. Dalam survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo tercatat 51,1 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada survei Februari–Maret 2026.

Penurunan tersebut berlangsung bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hampir separuh responden, 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Hanya 15,7 persen yang menilai kondisi ekonomi baik.

Di sisi elektabilitas, gambarnya bahkan lebih tajam. Dalam simulasi semi-terbuka yang memuat 20 nama calon presiden, dukungan terhadap Prabowo tercatat 14,5 persen pada Juli 2026, turun dari 34,9 persen pada November 2025. Dalam survei yang sama, Dedi Mulyadi memperoleh 35 persen dan berada di posisi teratas.

Angka-angka tersebut tentu tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai bukti bahwa rakyat meninggalkan Prabowo hanya karena pidatonya. Survei SMRC sendiri mengaitkan kemerosotan kepuasan terutama dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta persoalan politik dan penegakan hukum. Karena itu, menghubungkan seluruh penurunan elektabilitas dengan gaya berbicara presiden akan menjadi kesimpulan yang terlalu jauh.

Namun, pidato tetap penting. Bagi seorang kepala negara, pidato bukan sekadar rangkaian kalimat. Pidato merupakan alat untuk membangun kepercayaan, menjelaskan kebijakan, meredakan kegelisahan, sekaligus menunjukkan apakah pemerintah memahami persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

Ketika ketegasan berubah menjadi kesan keras

Prabowo dikenal sebagai tokoh politik dengan gaya komunikasi yang tegas, lugas, dan sering kali emosional. Karakter tersebut selama bertahun-tahun menjadi bagian dari citra politiknya. Dalam situasi tertentu, gaya seperti itu justru dapat memberikan kesan kuat: seorang pemimpin terlihat yakin, berani, dan tidak mudah digoyahkan.

Akan tetapi, gaya komunikasi yang efektif dalam kampanye belum tentu selalu efektif ketika seseorang telah menjadi presiden.

Sebagai kandidat, seorang politisi dapat menggunakan bahasa yang lebih keras untuk membangkitkan semangat pendukung. Sebagai presiden, setiap kata memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pernyataan presiden dapat memengaruhi persepsi investor, birokrasi, kelompok masyarakat, oposisi politik, bahkan pasar.

Karena itu, ketegasan harus dibedakan dari kemarahan, dan keberanian harus dibedakan dari pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesan meremehkan kritik.

Masyarakat modern juga tidak lagi hanya mendengarkan pidato secara utuh. Potongan video berdurasi 20 atau 30 detik dapat menyebar luas di media sosial. Kalimat yang sebenarnya memiliki konteks panjang dapat dipisahkan dari konteksnya dan kemudian menjadi bahan perdebatan publik.

Akibatnya, seorang presiden tidak hanya harus memikirkan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana kalimat itu akan diterima setelah dipotong, dikutip, dan disebarkan jutaan orang.

Isi pidato harus menjawab kegelisahan rakyat

Persoalan yang lebih mendasar bukan hanya soal intonasi atau gestur. Isi pidato juga menentukan apakah masyarakat merasa pemerintah benar-benar memahami kehidupan mereka.

Ketika harga kebutuhan sehari-hari terasa berat, lapangan pekerjaan menjadi persoalan, daya beli menurun, atau masyarakat mempertanyakan arah ekonomi, rakyat membutuhkan penjelasan yang konkret.

Mereka tidak cukup hanya mendengar bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, menjadi kekuatan besar, atau menguasai sumber daya alam sendiri. Gagasan besar memang penting, tetapi masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pidato yang terlalu banyak berisi slogan dapat kehilangan daya ketika tidak disertai penjelasan mengenai hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam pidato anggaran 2027, misalnya, Prabowo menekankan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, serta pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga mengusulkan anggaran sekitar Rp4.097,2 triliun dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB.

Secara politik, pesan seperti itu penting untuk menunjukkan arah pemerintahan. Namun tantangannya adalah membuat masyarakat memahami hubungan antara angka-angka besar tersebut dengan kehidupan mereka.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pertanyaan sederhananya adalah: apakah harga pangan lebih terjangkau? Apakah pekerjaan semakin mudah diperoleh? Apakah pendapatan meningkat? Apakah pelayanan publik membaik?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut belum terasa, pidato dengan bahasa yang terlalu optimistis berisiko menimbulkan jarak antara pemerintah dan rakyat.

Masalah bukan pada pidato semata

Karena itu, kritik terhadap gaya dan isi pidato Prabowo seharusnya ditempatkan sebagai salah satu faktor komunikasi politik, bukan sebagai satu-satunya penyebab turunnya popularitas.

Survei SMRC justru menunjukkan bahwa persepsi terhadap ekonomi merupakan faktor penting dalam kemerosotan kepuasan publik. Penilaian negatif terhadap politik dan penegakan hukum juga meningkat.

Program Makan Bergizi Gratis juga menghadapi persoalan implementasi yang turut memengaruhi persepsi publik. Reuters melaporkan bahwa pemerintah kemudian berjanji memperbaiki berbagai masalah dalam pelaksanaan program tersebut setelah penurunan tingkat kepuasan publik.

Dengan demikian, jika pemerintah ingin memperbaiki citra presiden, perubahan komunikasi harus berjalan bersama perubahan kebijakan dan hasil nyata.

Pidato yang bagus tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jika masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang baik juga dapat kehilangan dukungan jika pemerintah gagal menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung sensitivitas publik.

Menariknya, penurunan popularitas Prabowo tidak tercermin secara seragam dalam semua survei.

Survei Indonesia Development Monitoring (IDM), seperti diberitakan antara pada 31 Juli 2026, justru mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 81,5 persen pada semester I 2026. Sementara survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang diberitakan pada 3 Agustus mencatat angka 79,3 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa publik Indonesia tidak memiliki satu suara yang seragam dalam menilai Prabowo. Metode survei, periode pengambilan data, pertanyaan yang diajukan, ukuran sampel, dan karakteristik responden dapat menghasilkan angka berbeda.

Karena itu, lebih tepat mengatakan bahwa terdapat tanda-tanda kuat penurunan dukungan dalam survei tertentu, terutama survei SMRC, daripada menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah kehilangan kepercayaan kepada Prabowo.

Justru perbedaan hasil survei itu menjadi alasan agar pemerintah tidak menganggap remeh kritik.

Presiden membutuhkan bahasa yang lebih dekat dengan rakyat

Tantangan terbesar Prabowo ke depan adalah membangun kembali hubungan emosional dengan masyarakat.

Presiden tidak harus mengubah karakter menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Ketegasan merupakan bagian dari identitas politiknya. Namun ketegasan tersebut dapat dikemas dengan bahasa yang lebih tenang, argumentatif, dan empatik.

Rakyat ingin mendengar bahwa pemerintah memahami kekhawatiran mereka.

Ketika berbicara mengenai ekonomi, presiden perlu menjelaskan apa yang akan dilakukan ketika harga meningkat. Ketika berbicara mengenai lapangan kerja, masyarakat membutuhkan target yang konkret. Ketika berbicara mengenai hukum, masyarakat ingin melihat konsistensi antara pernyataan dan tindakan.

Pidato presiden seharusnya bukan hanya panggung untuk menunjukkan kewibawaan, tetapi juga ruang untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Itulah sebabnya gaya komunikasi menjadi semakin penting ketika popularitas mulai tertekan.

Kalimat yang keras mungkin mendapatkan tepuk tangan dari pendukung, tetapi kalimat yang jernih, masuk akal, dan empatik lebih mungkin menjangkau masyarakat yang berada di tengah—mereka yang tidak selalu menjadi pendukung fanatik pemerintah maupun oposisi.

Kelompok inilah yang sangat menentukan keberlanjutan legitimasi politik seorang presiden.

Momentum untuk melakukan koreksi

Penurunan elektabilitas, apabila berlangsung konsisten, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Bukan untuk panik, tetapi untuk melakukan evaluasi.

Prabowo masih memiliki waktu untuk memperbaiki komunikasi politiknya. Ia dapat mengurangi retorika yang mudah dipersepsikan sebagai konfrontatif dan memperbanyak penjelasan berbasis data. Pemerintah juga dapat memperkuat komunikasi dua arah, bukan hanya menyampaikan keberhasilan tetapi mengakui kekurangan dan menjelaskan langkah perbaikannya.

Presiden yang berani mengakui bahwa sebuah program belum sempurna justru dapat terlihat lebih kredibel daripada pemimpin yang terus-menerus menggambarkan semuanya berhasil.

Dalam politik, masyarakat tidak selalu menuntut pemerintah sempurna. Yang sering dicari adalah kejujuran, konsistensi, dan bukti bahwa pemimpin mendengarkan.

Jika kritik terhadap pidato Prabowo semakin berkembang, persoalannya bukan semata-mata apakah presiden berbicara terlalu keras atau terlalu panjang. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pidato tersebut berhasil menjawab kecemasan rakyat.

Pada akhirnya, popularitas seorang presiden tidak ditentukan oleh satu pidato. Elektabilitas juga tidak runtuh hanya karena satu kalimat. Namun pidato dapat menjadi cermin dari cara seorang pemimpin melihat rakyatnya.

Jika masyarakat merasa didengar, bahasa pemerintah terasa dekat. Jika masyarakat merasa diabaikan, bahkan pidato yang penuh dengan janji besar dapat terdengar kosong.

Karena itu, penurunan angka dalam sejumlah survei seharusnya tidak semata-mata dianggap sebagai serangan politik. Ia dapat dibaca sebagai pesan bahwa sebagian masyarakat sedang meminta sesuatu yang lebih sederhana dari pemerintah: hasil yang nyata dan komunikasi yang lebih manusiawi.

Bagi Prabowo, tantangannya bukan hanya bagaimana memenangkan kembali angka survei, tetapi bagaimana membuat rakyat kembali percaya bahwa setiap kata yang keluar dari podium presiden benar-benar berhubungan dengan kehidupan mereka.

Dan jika gaya serta isi pidato memang ikut memperlebar jarak tersebut, maka perubahan cara berkomunikasi bukan lagi sekadar persoalan pencitraan. Ia menjadi bagian dari pekerjaan politik yang lebih besar: mengembalikan kepercayaan publik.**