Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret Buntut Hasto Ditahan KPK

Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret Buntut Hasto Ditahan KPK

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengejutkan banyak orang karena memerintahkan kepala daerah dari PDIP yang terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retret Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui berdasarkan edaran surat perintah PDIP yang beredar, Kamis (20/5/2025).

Dalam surat itu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diminta untuk tidak berpartisipasi di retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025.

Dalam surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP memandang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan upaya kriminalisasi.

Masih di surat yang sama, PDIP menyebutkan bahwa berdasarkan aturan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP, Ketua Umum Megati Soekarnoputri merupakan sentral kekuatan politik.

"Maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP," tulis surat tersebut.

Instruksi tersebut jelas memerintahkan para kepala daerah dari PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. Mereka juga diingatkan agar tetap siaga dan menjaga komunikasi dengan pusat.

Berdasarkan penelusuran, jumlah kepala daerah yang terpilih mencapai 961 orang. Kepala daerah dari diketahui mencapai 126 orang.

Hal itu diketahui karena sebelum pelantikan serentak, PDIP meminta 126 kepala daerah terpilih menjalankan pembekalan yang diberikan oleh Megawati.

Angka 126 memang cukup besar. Hanya saja pada Pilkada 2024 PDIP justru mengajukan 169 nama calon kepala daerah.

Saat ini salah satu kepala daerah dari PDIP yang dikenal masyarakat adalah pasanan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.**

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index