Istana Batalkan Tender Mobil Dinas Kabinet Jokowi

Istana Batalkan Tender Mobil Dinas Kabinet Jokowi
JAKARTA - Karena mendapat gelombang penolakan besar, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) membatalkan pembelian mobil Mercedes-Benz untuk kabinet Jokowi-JK nanti. Setneg menyerahkan pembelian kendaraan operasional untuk para menteri kepada pemerintahan Jokowi-JK.
 
"Seiring dengan aspirasi publik, sesuai arahan Mensesneg yang dilaporkan Presiden, memutuskan kendaraan dinas menteri dan setingkat menteri tidak dilanjutkan,” ujar Sekretaris Setneg, Taufik Sukasah dalam jumpa pers di kantor Setneg, Jakarta (Rabu, 10/9).
 
Sebenarnya, pembelian mobil mewah ini sudah diputuskan. Pemenang lelangnya sudah diumumkan sejak 24 Agustus lalu melalui pengumuman nomor: Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 yaitu PT Mercedes-Benz Indonesia. Anggarannya sudah disiapkan, yaitu Rp 91,9 miliar. Tidak disebutkan berapa harga mobil mewah buatan Jerman tersebut. Namun, dengan jumlah sekitar 40 unit, harga satu unit diperkirakan di atas Rp 2 miliar.
 
Rencana ini kemudian mendapat penolakan keras dari publik. Jokowi sebagai presiden terpilih juga menyatakan menolak pembelian mobil itu. Atas penolakan tersebut, pemerintah langsung melakukan pembicaraan dengan pihak Mercy. Dalam pembicaran tersebut, pihak Mercy sepakat membatalkan transaksi. “Anggaran negara untuk kendaraan dinas menteri dan setingkat belum ada yang dikeluarkan sedikit pun karena memang belum dilakukan kontrak,” terang Taufik.
 
Untuk mobil dinas para menteri nanti, lanjut Taufik, Setneg menyerahkan ke pemerintahan Jokowi. “Pembelian kendaraan dinas utamanya jenis dan harga diserahkan kepada pemerintahan mendatang,” katanya.
 
Taufik memastikan, dari awal Setneg tidak pernah ngotot mengadakan mobil baru untuk kabinet Jokowi-JK. Pengadaan tersebut dilakukan karena tugas. Selama ini, sebelum pergantian pemerintahan, Setneg memang selalu mengadakan kendaraan dinas untuk pemerintahan sesudahnya. Lelang pengadaan mobil dinas dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan sistem e-procurement.
 
"Sesungguhnya adalah bagian yang harus dilaksanakan, memahami, mengingat perkembangan. Kemensetneg memahami pengadaan mobil dinas diperlukan penyesuaian-penyesuaian," jelasnya.
 
Dengan penyetopan ini, SBY dan Boediono juga tidak bakal dapat Mercy setelah pensiun nanti. Pasalnya, pengadaan mobil untuk SBY dan Boediono disatukan dalam lelang tersebut.
 
"Sekarang kan sementara disetop dulu. Jadi yah nanti pemerintahan akan datang yang siapkan," tambah Taufik, dilansir JPNN.com. (rep03)
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index