PASIRPANGARAIAN-Pembukaan MTQ Riau XXXII di Rokan Hulu sedikit janggal, Wakil Gubernur Mambang Mit diperlakukan kurang semestinya sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah Provinsi Riau. Misalnya, lokasi kursinya yang diseting berjauhan dengan tuan rumah, Bupati Rohul Achmad. Selain itu, Wagubri tidak disilahkan berdiri melepas pawai taaruf bersama Menteri Agama RI diwakili Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Abdul Jamil.
Berdasarkan pengamatan, Rabu (14/8), Wakil Gubernur Mambang Mit diberi tempat duduk bersebelahan dengan Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, namun saat Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama disilahkan melepas pawai taaruf, Mambang Mit tidak disilahkan berdiri mendampingi, melainkan Ketua DPR RI Marzuki Ali, Bupati Rohul Achmad dan Kapolda Riau Brigjen Condro Kirono.
Sebelumnya juga ada pemandangan yang tak semestinya terjadi. Saat Wagubri Raja Mambang Mit hendak menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Bupati Rohul Achmad, justru jago Partai Demokrat di Pilgubri tersebut segera menangkupkan tangan. Salaman tak terjadi. Kedua tokoh tersebut hanya bersalaman layaknya pria dan wanita yang bukan muhrimnya.
Atas kejadian tersebut, mendapat kritikan keras dari anggota DPRD Riau Rusli Efendi, dia menilai perlakuan yang dialami Mambang Mit tidak layak. “Saya pikir tidak layak, seharusnya beliau (Mambang Mit, red) hari ini bertindak sebagai gubernur,” kecam Rusli usai pawai ta’ruf.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai, dalam tata pemerintahan, jika seorang gubernur berhalangan, maka wakil gubernurlah yang bertindak sebagai gubernur.
“Dalam tata pemerintah kita, undang-undang 32 itu sudah jelas ya, ketika seorang gubernur berhalangan, otomatis bertindak sebagai gubernur adalah, wakil gubernur. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, seharusnya, yang bertindak sebagai gubernur itu pak wakil gubernur,” pendapatnya.
Ketika ditanya pendapatnya lagi salah atau tidak tentang kejadian itu, dia hanya menilai itu kurang tepat. “Saya pikir kita harus kedepankan etika pemerintahan. Karena apa, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau kebetulan, ini kurang tepat,” pendapatnya.
Oleh sebab itu, dia menghimbau kepada yang berkompeten supaya dapat memahami etika pemerintahan, siapa yang yang dimaksud berkompeten, dia tidak menyatakan itu gubernur Rusli Zainal.
“Saya pikir tidak, saya tidak bicara soal gubernur, ada disebut atau tidak, tapi bagaimana, diperintah atau tidak diperintah, pak gubernur, wakil gubernur bertindak sebagai gubernur, jika saat gubernur tidak ada. Pak gubernur kita sekalipun belum apa namanya, ditetapkan secara hukum, tapi tidak bisa bertindak sebagai gubernur,” katanya seperti dikutip dari Riauterkini.com. (rep03)