PELALAWAN - Untuk yang kedua kalinya, tahun ini, Kabupaten Pelalawan kembali mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK Pusat yang diwakili oleh BPK Perwakilan Riau. Penghargaan atau penilaian yang diberikan oleh BPK Perwakilan
Riau ini dihasilkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.
Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredidibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanganggung jawab keuangan Negara.
Selain itu pemeriksa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam Kode Etik BPK, dimana
mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi independensi, integritas dan
profesionalitas. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ini berlangsung (4/6) pukul 9.00 WIB di Gedung BPK RI
Perwakilan Riau.
Dalam penyerahan dihadiri oleh Wakil ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Kasyadi, Sektretaris Daerah Pelalawan H Tengku
Mukhlis, Asisten Keuangan dan Aset Zulhelmi, Inspektorat DRs Edi Suriandi, Kadis Perhubungan Tengku Ridwan, Kadisdik MD Rizal, Kadis PU Hasan Tua Tanjung, Kadispenda May Hendri, Kadisnaker Nasri Fisda FE, Kadis Tatakota Mazrun, KadisKes Dr.Endit P, Kadistan Syahfalefi, Ka Bappeda M Syahrul Syarif.
Tampak juga Kepala BKD Andi Yuliandi, Kabag Keuangan Hanafie, Kabag Aset Harrisman, Kabag Propem T Zulfan, Kabag Humas Farid Mukhtar Msi, Kabag Protokol Yusmardi. Acra pertama penyerahan penanda tanganan LHP oleh Ketua BPK RI Provinsi , Wakil Ketua I DPRD Pelalawan dan Bupati Pelalawan.
Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya mengatakan, bahwa dirinya sangat bangga karena dari hasil sidak ke dinas-dinas berhasil, sehingga dapat mempertahankan Opini WTP untuk Tahun 2013 dan berharap agar mempercepat penghapusan aset dan revitalisasi sehingga tidak menjadi beban fikir oleh Pemkab Pelalawan.
"Kami sangat Berterimakasih Kepada BPK dan berharap agar BPK terus mau membantu kami serta mau bekerja sama dengan baik," katanya.
pada kesempatan itu, dirinya juga meminta agar SKPD dapat memberikan laporan yang lengkap dan selalu pro aktif saat pemeriksaan keuangannya diperiksa sehingga tidak menghambat jalannya pemeriksaan.
"SKPD harus pro aktif saat pemeriksaan keuangan sehingga tidak menghambat jalannya pemeriksaan, lengkapi semua dokumentasi dan jika ada perubahan peraturan tentang sistim pelaporan pengelolaan keuangan harus selalu berkoordinasi dengan BPK," tegasnya.
Sementara Kepala BPK RI Riau Drs Widiyatmantoro, Rabu (4/6), meminta pada Kabupaten Pelalawan agar dapat menyelesaikan
masalah-masalah keuangan yang ada untuk tahun selanjutnya. Namun BPK RI Riau bangga karena Kabupaten Pelalawan telah
berperan aktif dalam membantu BPK RI Riau dalam memeriksa keuangan Pemerintah Daerah.
"Kita harapkan LHP yang diserahkan tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga cita-cita kita semua dapat tercapai, yakni pemerintah yang bersih dan transparan demi kesejahteraan rakyat,"ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Kasyadi. Menurutnya, dirinya berbangga bahwa Kabupaten Pelalawan dapat mempertahankan opini WTP untuk tahun ini. Hasil Opini WTP ini tidak lepas dari Institusi BPK yang mau membantu LKPD di SKPD kabupaten Pelalawan.
"Semoga Opini WTP yang kita dapatkan ini bisa memberikan spirit baru untuk kita bersama dalam memberikan pelayanan yang makin prima," tutupnya.(rep07)
