Kabupaten Kepulauan Meranti dengan sekelumit permasalahan sosial dan pembangunannya, menaruh harapan besar terhadap peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Karena sesuai tugasnya, Badan Nasional ini dapat memimpin koordinasi dengan sejumlah Kementerian.

Hal itu diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, dalam sambutannya saat Pembukaan Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2010, Permendagri Nomor 31 Tahun 2010 tentang BNPP dan Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang BPP di Kabupaten Kepulauan Meranti, beberapa waktu lalu yang dihadiri Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Ir Sunarto MM, selaku narasumber.

Irwan mencontohkan, seperti masalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang karena keterbatasan infrastruktur dan
biaya angkutnya cukup tinggi, menyebabkan harga jual BBM di daerah ini bernilai diatas standar harga nasional.

"Bila Pemerintah Pusat menetapkan harga bensin Rp 4.500,-, di Meranti sudah dijual Rp 6.000. Jika nanti harganya naik menjadi Rp 6.000,- mungkin nanti harga disini mencapai Rp 9.000,-. Jadi, kami memang selalu membayar lebih dibandingkan masyarakat Indonesia lainnya," kata Irwan dilansir metroterkini.com.

Bupati mengharapkan, keberadaan BNPP RI dan BPP di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membawa perubahan paradigma membangun dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan. Rasa nasionallisme masyarakat perbatasan sering kali terganggu ketika melihat perbedaan yang mencolok antara kondisi di dalam negeri dengan kondisi masyarakat negara tetangga.

"Di daerah ini juga masih rawan konflik horizontal kepentingan lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat juga sudah sulit mendapatkan
kayu untuk membangun rumah atau memperbaiki sampan. Dalam jangka panjang tentunya ini cukup membahayakan, dimana perlu diambil sebuah
kebijakan khusus," ucap Bupati.

Pantauan pada acara di Grand Meranti Hotel Selatpanjang itu, sejumlah Camat yang memimpin di wilayah perbatasan, juga diberikan kesempatan untuk memaparkan sejumlah data permasalahan sosial masyarakat yang berhasil dirangkum di lapangan.(rep2)