Ligitan dan Sipadan Hilang karena Rupiah Langka

Ligitan dan Sipadan Hilang karena Rupiah Langka

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan, pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam menjaga supremasi di setiap pelosok wilayah Indonesia.

Hal itu agar pengalaman buruk kehilangan dua pulau di Selat Makassar, yaitu Sipadan dan Ligitan, karena sengketa dengan negara tetangga, tidak terjadi lagi.

Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, pada 17 Desember 2002, Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia. Hal itu terjadi, karena transaksi di kedua pulau tersebut tidak menggunakan rupiah.

“Kami tidak mau ini terjadi lagi. Pertimbangan Mahkamah Internasional kala itu, transaksi di sana tidak menggunakan rupiah, namun mata uang negara tetangga,” kata Ronald dalam sambutannya pada penandatanganan Transaksi Uang Kartal Antar Bank dengan 120 bank di Gedung BI, Jakarta, Rabu (5/6/13).

Sengketa atas kedua pulau tersebut telah berlangsung sejak 1967, karena baik Indonesia maupun Malaysia masuk dalam teritori keduanya. Malaysia kemudian berkeras membawa sengketa tersebut ke meja Mahkamah Internasional.

Sementara itu, Indonesia menginginkan agar kasus itu diselesaikan di Dewan Tinggi ASEAN. Argumen Indonesia, yaitu sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) pada 1976.

Namun, dibawah pemerintahan Presiden Soeharto kala itu, sikap Indonesia melunak, sehingga masalah sengketa itu akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional pada 1998. Akhirnya, pada Selasa, 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.

Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sedangkan hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Sebab itu, kata Ronald, upaya BI agar rupiah dapat menjangkau daerah-daerah pelosok terus dilakukan, khususnya di daerah perbatasan.

“Untuk itu, kami sudah membangun kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencapai daerah-daerah terluar dengan aman dan efisien. Kami sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk distribusinya,” pungkas Ronald. (rep02/bsc)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index