Lebih dari 500 anggota parlemen di sebuah provinsi di China mengundurkan diri, setelah terlibat skandal suap dalam pemilihan umum, di saat Beijing tengah meningkatkan pemberantasan para koruptor.
Sebanyak 512 pejabat kota di Provinsi Hunan, China tengah, mengundurkan diri atau dipecat, setelah menerima suap dari 56 wakil Kongres Rakyat provinsi untuk memilih mereka mengisi jabatan itu, seperti dilansir surat kabar the Times of India, Sabtu (28/12), mengutip laporan kantor berita Xinhua.
Para pejabat kota memiliki kekuasaan untuk menunjuk perwakilan di dewan provinsi mereka, parleman lokal, meskipun proses itu bukan merupakan sebuah pemilihan yang bebas sepenuhnya dan terbuka.
"Pihak berwenang lokal memecat 56 wakil dari Kongres Rakyat Hunan yang beranggotakan 763 orang karena dipilih dengan membayar uang sogok", kata stasiun televisi milik pemerintah China CCTV di akun Twitter miliknya
Sebuah penyelidikan awal mengungkapkan sekitar Rp 221,9 miliar diberikan untuk uang sogok kepada para anggota parlemen dan staf di Hengyang, kota kedua di provinsi itu.
"Penyogokan itu, yang melibatkan banyak anggota parlemen dan uang dalam jumlah besar, adalah sebuah hal yang serius dan memiliki dampak buruk," kata Xinhua mengutip pernyataan itu.
"Ini adalah sebuah tantangan pada sistem kongres rakyat China, demokrasi sosialis, hukum dan disiplin partai," lanjut pernyataan itu.
Pernyataan itu juga menyebut Tong Mingqian, mantan ketua Partai Henyang, yang bertangungjawab langsung atas skandal pemilihan itu.
Presiden Xi Jinping memimpin sebuah pengawasan terhadap para pejabat tinggi dalam pemberantasan korupsi sejak memegang jabatan tahun lalu, dan berjanji akan membrantas korupsi terhadap pejabat tingkat tinggi dengan julukan 'harimau' dan pejabat tingkat rendah dengan julukan 'lalat' di tengah kemarahan luas atas korupsi dilakukan para pejabat.
Dua hari lalu sebuah pengadilan menghukum empat pegawai pemerintah di Hunan antara tiga setengah tahun sampai sebelas tahun penjara atas kematian penjual semangka Deng Zhenglia (56 tahun), pada Juli lalu.
Media lokal menyalahkan kematian Deng kepada penegak hukum lokal, atau 'chengguan', dalam sebuah kasus yang memimbulkan kemarahan di kalangan publik menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. dilansir merdeka.com. (rep10)
