Pemerintah Vietnam akan menindak keras para pengguna Internet dengan membuat peraturan baru bakal mendenda hingga puluhan juta rupiah siapa saja mengkritik pemerintah di Facebook.
Peraturan itu akan berlaku pada Januari tahun depan. Aturan ini tampaknya akan lebih mempersempit ruang berekspresi di dunia maya di negara sudah dicap sebagai musuh Internet oleh Reporters Without Borders, sebuah organisasi internasional nirlaba melakukan penelitian mengenai dan mendukung kebebasan pers, seperti dilansir situs asione.com, Kamis (28/11).
"Denda hingga Rp 57 juta akan diberikan kepada siapa saja membuat propaganda melawan Republik Sosialis Vietnam," tulis keputusan itu menurut sebuah salinan dekrit 174, yang diunggah di situs pemerintah.
Merusak persatuan nasional, menyimpangkan fakta sejarah, dan menulis komentar di Facebook yang menghina bangsa, semuanya akan menjadi pelanggaran administratif dan dihukum berdasarkan skala denda.
Kritikan serius terhadap pemerintah sudah menjadi suatu bentuk tindak pidana yang akan berujung hukuman penjara. Peraturan itu banyak dikritik oleh kelompok pembela hak asasi.
Peraturan itu akan berlaku baik bagi pengguna Facebook individual, organisasi dan perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial itu. Namun, denda akan lebih rendah untuk pengguna perorangan.
Facebook, yang memiliki sekitar 22 juta pengguna aktif di Vietnam, adalah situs jejaring sosial paling populer di Vietnam, meskipun diblokir secara berkala.
Keputusan baru itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Nguyen Tan Dung pada pertengahan November lalu, mengikuti hukum baru lainnya yakni dekrit 72 diberlakukan pada September lalu.
Namun, pemerintah tidak memberikan indikasi jelas bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan, dan sampai saat ini tidak ada seorang pun telah dituntut di bawah dekrit 72.
Pemerintah komunis Vietnam melarang media swasta. Sementara semua surat kabar dan stasiun televisi dikelola oleh negara.
Banyak warga menggunakan media sosial dan blog untuk mendapatkan berita dan informasi lain daripada mengandalkan media pemerintah yang dikontrol secara ketat.
Vietnam telah berulang kali berusaha untuk menindak keras terhadap munculnya diskusi di dunia maya dan perbedaan pendapat.
Pada Oktober lalu, pegiat Dinh Nhat Uy, 30 tahun, dijatuhi hukuman 15 bulan penjara yang ditangguhkan lantaran dianggap menyalahgunakan kebebasan demokratis setelah mengunggah komentar di akun Facebook miliknya. Hal ini menjadi kali pertama Facebook telah secara khusus disebutkan dalam sebuah dakwaan kriminal di Vietnam. (rep10)
