SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir tetap pada pendirinnya bahwa mahalnya harga BBM jenis premium karena ada bermain spekulan dan kong kalikong dalam sistem pendistribusian ketingkat pengecer.
Irwan mengaku gerah atas kondisi ini. Pasalnya, sampai hari ini masyarakat di Kepulauan Meranti harus membayar mahal untuk mendapatkan premium bersubsidi. Seperti untuk satu botol aqua saja, masyarakat harus membayar Rp 20.000/botol. Padahal, harga eceran tertinggi premium yang ditetapkan pemerintah pasca kebijakan kenaikan harga BBM, hanya Rp. 6500/liternya.
Maka dari itu ia menduga atas kejadian ini ada indikasi kuat terjadi permainan spekulan terkait mahalnya harga premium di Meranti yang melibatkan APMS sebagai pihak yang diberikan kewenagnan oleh Pertamina sebagai pengelola pendistribusian BBM bersubsidi.
“Ini sudah kelewatan, kita minta agar pihak aparat penegak hokum segera mengusut persoalan ini secara tuntas keranah hukum. Apapun alasannya, mahalnya harga eceran premium ini merupakan ulah APMS yang bermain dengan spekulan yang turut menyeret pengecer. Kita tidak ingin kondisi ini terus berlarut-larur, siapapun yang terlibat, proses sesuai aturan hukum,” tegas Bupati dilansir haluankepri.com.
Menurutnya, APMS sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mendistribusikan premium bersubsidi telah melanggar aturan dan UU ESDM. Dalam aturan UU tersebut, dijelaskan bahwa APMS adalah pengecer yang diberikan tugas untuk mendistribusikan ke konsumen atau masyarakat. Sebagai pengecer, APMS diikat dengan aturan-aturan yang jelas dan tegas, baik terkait harga, tempat pendistribusian dan takaran penjualan bahan bakar terkait. Namun dalam prakteknya, APMS terkesan mengambil jalan pintas untuk meraup untung yang lebih besar. Selain menyeret pengecer, pihak APMS juga terindikasi melakukan praktek kong kalikung dengan spekulan. BBM subsidi tidak lansung diecer, melainkan di lempar pada pihak ketiga degnan harga yang lebih mahal. Ini yang menyebabkan kenapa harga eceran premium di Meranti sangat mahal
.
Yang lebih miris lagi lanjut Bupati, bahwa praktek seperti ini sudah berjalan lama dan melibatkan banyak spekulan. Kondisi ini tidak hanya sudah menggurita, tapi juga luput dari pantauan aparat penegak hokum. Ia menyayangkan sekali, pihak Pertamina juga terkesan diam dan tutup mata. Akibatnya, masyarakat Meranti yang harusnya menikmati BBM premium bersubsidi, nyatanya terbalik.
Masyarakat Meranti harus membayar mahal BBM premium bersubsidi. Kalau keadaan ini tidak segera diungkap dan diproses hokum, jelas masyarakat Meranti tidak akan pernah menikmati BBM bersubsidi yang diterapkan Pemerinah. “Setiap bulannya milyaran rupiah uang Negara yang dititipkan melalui program BBM Bersubsidi,dikorupsi oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dan APMS harus turut bertangung jawab, karena APMS yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Persoalan ini juga menjadi bagian tanggugn jawab Pertamina” beber Bupati Irwan, MSi.(rep2)
Mahalnya Harga Eceran Premium di Meranti
