Jakarta - Setelah dua tiga bulan menimbang, akhirnya Muhammadiyah menerima izin tambang yang diberikan pemerintah. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan, pelbagai alasan PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang dari pemerintah. Azrul menjelaskan Indonesia saat ini masih belum bisa melakukan transisi energi. Ia menilai dunia akan gelap gulita jika manusia meninggalkan batu bara sebagai energi.

Karena itu, ia mengatakan Muhammadiyah akan merencanakan dan memulai proses transisi energi ke depannya seiring dengan pengerjaan tambang.

"Maka sembari tambang ini dikerjakan Muhammadiyah akan merencanakan, ke depan harus dimulai transisi energi. Jadi kita harus bekerja keras, menemukan teknologi-teknologi baru, sehingga sekian puluh tahun ke depan, kita tidak lagi tergantung kepada batu bara," kata Azrul kemarin.

Azrul mengungkapkan Muhammadiyah juga ingin memberikan contoh baik jika mengelola tambang nantinya. Ia tak ingin nantinya Muhammadiyah melakukan pertambangan secara sembrono yang meninggalkan masalah lanjutan.

Ia mengatakan Muhammadiyah akan menambang dengan program 'tambang hijau'. Salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi dan penghijauan lahan seperti sedia kala jika sudah selesai proses pertambangan.

"Termasuk nanti pasca tambang. Kita akan kembalikan lagi. Masyarakat yang ada di sana harus kita berdayakan. Muhammadiyah akan mengambil peran memberikan contoh-contoh yang baik. Yang memberikan edukasi kepada teman-teman yang sudah bergerak di bidang pertambangan," kata dia.

Selain itu, Azrul mengatakan Muhammadiyah kini dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah kemungkinan punya pertimbangan tersendiri seperti Muhammadiyah dianggap berjasa kepada negara selama ini.

Meski begitu, ia mengatakan awalnya Muhammadiyah masih mengkaji hal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik.

Azrul mengatakan Muhammadiyah sudah melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bulan terakhir ini.

"Praktisi, pakar tambang, praktisi tambang, ahli hukum, ahli lingkungan, dan lain-lain. Nah dari kajian-kajian yang mendalam yang kita lakukan, tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan Atau memberi isarat lah akan mengambil tambang," kata dia.**