Tak Punya Kantor dan Pegawai, Izin Usaha Paytren Yusuf Mansur Dicabut OJK

Tak Punya Kantor dan Pegawai, Izin Usaha Paytren Yusuf Mansur Dicabut OJK
Foto: PT Paytren Aset Manajemen. (Dok. PT Paytren Aset Manajemen)

Jakarta - PT Paytren Aset Manajemen (PAM) yang dibangun oleh Yusuf Mansur, akhirnya dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah OJK menemukan deretan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, diantaranya Paytren tak memiliki kantor dan pegawai.

OJK pun menetapkan sanksi administratif pencabutan izin usaha per 8 Mei 2024. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran signifikan yang meliputi berbagai aspek operasional dan kepatuhan perusahaan. Selain tak punya kantor dan pegawai, perusahaan dinilai gagal memenuhi perintah tindakan tertentu dari OJK.

Lebih lanjut, perusahaan ini juga tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, yang merupakan salah satu persyaratan dasar dalam menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi. Ketidakhadiran Komisaris Independen semakin memperburuk pelanggaran tersebut.

PAM juga gagal memenuhi persyaratan fungsi-fungsi operasional yang seharusnya dijalankan oleh manajer investasi, seperti yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Selain itu, PT Paytren Aset Manajemen tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan, indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan menjaga keberlangsungan operasional.

Perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022, yang menunjukkan adanya kelalaian serius dalam aspek pelaporan dan transparansi.

"Dengan dicabutnya izin usaha ini, PT Paytren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi OJK, Senin, (13/5/2024) kemarin.

Sebagai konsekuensi dari pencabutan izin ini, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada, serta menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK jika ada.

Selain itu, PT Paytren Aset Manajemen harus melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan. Perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan.

Sebelumnya, Paytren dikenal masyarakat karena Yusuf Mansur kerap muncul sebagai pemiliknya. Namun, pada 2022, Yusuf mengumumkan akan menjual kepemilikan saham di PAM.

Adapun berdasarkan laman resmi PayTren saat itu, susunan direksi dipimpin oleh Yusuf Mansur, Ayu Widuri sebagai Direktur Utama, dan Achfas Achsien Direktur. Sementara itu, dewan pengawas syariah PAM antara lain, diketuai oleh Jaih Mubarok dan anggota Agus Haryadi.

Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut terkait penjualan Paytren dari Yusuf Mansur ke pihak terkait. **

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index