Jakarta - Cerita 'Om Albert' yang sedang viral karena mengajak youtuber asal Korea ke hotel, masih berlanut. Teranyar, 'Om Albert' yang nama aslinya Asri Damuna, membuat laporan ke polisi terkait pencemaran nama baik buntut dirinya viral ajak YouTuber Korea ke hotel.
Om Albert atau Asri Damuna tak lain adalah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. "Saya laporkan ke Polda, ke Polda Sultra dengan aduan saya pencemaran nama baik," kata Asri seperti dilaporkan TV One, Sabtu (11/5).
Dia menjelaskna, laporan dibuat sebab potongan video atau foto yang beredar di media sosial membuat citra dirinya buruk baik di mata istri dan keluarga.
Hanya saja, Asri tidak menyebut siapa pihak terlapor terkait aduannya tersebut. Namun dia mengklaim telah menemukan pelakunya. "Dan pakai akun bodong itu, kita sudah ketemu orangnya, sudah ada orangnya, rumahnya apa semua, nanti pada saat hari Senin akan dikembangkan penyelidikan siapa sebenarnya yang memberikan keterangan-keterangan tentang pribadi saya," imbuh Asri.
Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Bambang Wijanarko mengatakan pihaknya telah menerima laporan 'Om Albert'. Bambang menyebut laporan telah masuk pada Rabu (8/5). Kemudian laporan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan.
Akan tetapi, ia tidak menyebutkan secara pasti siapa yang akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. "[YouTuber asal Korea] ya belum tentu juga. Ya kita lihat saja nanti," ujar Bambang pada CNNIndonesia.com, Sabtu (11/5).
Asri mengklaim video yang beredar sudah diedit sehingga memunculkan pandangan negatif publik. "Pada intinya masalah ajakan itu karena dari dia memulai, dia pertanyakan abang nginep di mana, sebelah situ di hotel, kalau mau mampir silakan mampir, dia jawab aduh enggak bisa karena dia mau pergi ke tempat wisata," katanya.
Setelah kasus tersebut viral di media sosial, Kementerian Perhubungan membebastugaskan Asri dari jabatannya. Keputusan diambil untuk memudahkan penyelidikan.
"Yang bersangkutan telah dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, di Jakarta, Jumat (10/5) kemarin.**
