Bogor - Capres Nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye terbuka di GOR Parung, Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Anies sempat menyinggung soal massa bayaran hingga bicara soal kesejahteraan petani.
Dalam sambutannya, Anies menyebut pendukungnya sebagai pejuang perubahan untuk Indonesia. Di hadapan pendukungnya, Anies berorasi dan terus membakar semangat pendukungnya.
"Mengapa kita berkumpul di sini bukan hanya untuk memenuhi GOR, bukan sekedar bertatap muka, kita berkumpul di sini karena kita mengirimkan pesan kepada semua bahwa Republik ini membutuhkan perubahan dan yang berkumpul di sini orang-orang yg memperjuangkan perubahan untuk Indonesia," kata Anies di GOR Parung, Bogor, Senin (22/1/12024).
Anies kemudian bertanya kepada pendukung yang hadir, yang rata-rata wanita. Anies bertanya soal apakah ada yang bayar mereka untuk hadir.
"Ada yang bayaran, disini? Tidak ada yang dibayar datang disini. Saat saya mendatangi lokasi saya perhatikan, ada tidak yang dibayar untuk datang ke sini," kata Anies kepada pendukungnya di GOR Parung, Bogor, Senin (22/1/2024).
"Memang rupiah bisa mengumpulkan orang, tetapi rupiah tidak bisa membangkitkan semangat seperti yang ada di GOR ini. Yang ada disini adalah orang penuh semangat, dan semangat itu tidak bisa dibeli, semangat itu tidak bisa dijual, semangat itu berangkat dari hati, berangkat dari keyakinan, dari kebersihan," imbuh Anies yang disambut riuh pendukungnya.
Anies mengatakan, banyak petani yang tidak sejahtera meskipun harga bahan pokok mahal dan harus ada perubahan. Anies juga menyebut, perubahan tak bisa dilakukan tanpa kewenangan.
"Kita menyaksikan beras mahal, tapi petaninya tidak sejahtera. Kalau uangnya yang harga mahal itu diterima petani, saya yakin ibu ibu ikhlas. Masalahnya kita bayar berasnya mahal, petani jual gabahnya murah. Ada mafia yang kerja di situ, haruskah mereka dibiarkan? boleh kah mereka diberantas Perlunya apa?," kata Anies.
"Melakukan perubahan perlu kewenangan. Tanpa itu kita cuman bisa protes. kita tidak bisa melakukan perubahan. Kewenangan itu akan ditentukan pada 14 Februari, kita diberi kesempatan untuk menentukan, kepada siapa kewenangan diberikan," imbuhnya.
