Kisruh Status Darurat Covid, Menteri Malaysia Pilih Mundur

Kisruh Status Darurat Covid, Menteri Malaysia Pilih Mundur

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk kesetiaan terhadap partainya, UMNO, yang menolak keputusan pemerintah pusat terkait status darurat Covid-19.

"Setelah mempertimbangkan pendirian dan keputusan partai, sebagai anggota UMNO yang patuh dan setia kepada partai, saya mengundurkan diri dari Kabinet Menteri Pemerintahan Federal," demikian pernyataan Shamsul yang dikutip Malay Mail, Selasa (3/8).

Pernyataan itu berlanjut, "Saya berterima kasih kepada semua pihak dan staf Kementerian Energi dan SDA. Fokus saya setelah ini adalah tugas saya sebagai anggota parlemen untuk Lenggong dan membantu memperkuat partai di tengah tantangan situasi politik ini."

Pengunduran diri Shamsul ini merupakan tantangan terbaru bagi pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang terus diguncang protes beberapa waktu belakangan.

Guncangan terakhir ini terjadi karena Muhyiddin memutuskan untuk memperpanjang status darurat Covid-19 tanpa restu dari Raja Malaysia.

Raja Malaysia sendiri meminta pemerintah merundingkan nasib status darurat nasional yang seharusnya selesai pada 1 Agustus itu dengan pihak parlemen.

Namun, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka tak perlu merundingkan penetapan status darurat itu dengan parlemen. Muhyiddin pun secara sepihak mendeklarasikan penghentian status darurat.

Ia juga membatalkan pertemuan parlemen yang seharusnya digelar untuk membicarakan penanganan Covid-19. Sejumlah pihak menganggap Muhyiddin membatalkan pertemuan itu untuk menghindari pemakzulan dirinya.

Pihak oposisi pemerintah memang sudah merencanakan pengajuan mosi tak percaya dalam rapat tersebut. Dengan pembatalan ini, mereka tak dapat mengajukan mosi tersebut.

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, bersama mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pun sempat menggelar aksi di Dataran Merdeka karena mereka dilarang masuk gedung parlemen.

Mereka tetap ingin Muhyiddin mundur karena dianggap gagal menangani pandemi Covid-19. Sejak lockdown diterapkan pada 1 Juni lalu, kasus Covid-19 di Malaysia memang masih terus melonjak.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index