Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela menyoroti utang sebesar Rp694,79 triliun yang ditanggung PT PLN (Persero) hingga kuartal I 2020. Utang tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp537 triliun dan utang jangka pendek Rp157,79 triliun.
"Seperti yang kami tahu utang perusahaan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur listrik 35 ribu MW," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) PLN dengan Komisi VII, Selasa (25/8).
Untuk membiayai mega proyek itu, lanjutnya, PLN harus berutang kepada perbankan sebanyak Rp100 triliun per tahun. Pasalnya, ia mengatakan perseroan tidak memiliki kecukupan dana guna menggarap proyek tersebut.
Anggota DPR dari Partai Gerindra itu pun mempertanyakan upaya dan strategi perseroan guna melunasi utang jumbonya itu.
"Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat," imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana perusahaan menjamin tidak terjadi kenaikan tarif listrik, di tengah himpitan tumpukan utang tersebut.
"Terus terang pada kenyataanya sampai sekarang kenaikan tarif listrik ini sudah menjadi hal yang meresahkan dan sampai ke telinga kami anggota komisi VII," tuturnya.
Tak hanya dari Mulan, pertanyaan mengenai utang PLN juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII lainnya, Dyah Roro Esti. Ia menilai jika penarikan utang adalah hal lumrah dilakukan dalam bisnis.
Namun, ia mempertanyakan upaya PLN melunasi utang tersebut.
"Tapi yang perlu kami tanya apa strategi membayar utang mengingat kita dalam kondisi sulit akibat pandemi sehingga mempengaruhi permintaan," katanya.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan telah memahami posisi utang tersebut. Namun, ia tidak merincikan strategi perseroan dalam melunasi kewajibannya.
"Kami paham mengenai itu dan memang dalam situasi covid-19 ini, komitmen kami adalah menjaga sustainability keuangan PLN terjaga dengan baik," katanya.
Ia juga memastikan perusahaan setrum itu tidak menaikkan tarif listrik, meskipun utangnya menggunung. Bahkan, PLN tidak menyesuaikan tarif listrik sejak Januari 2017 lalu.
"Jadi tidak ada kenaikan tarif sampai saat ini, yang ada adalah kenaikan pemakaian, padahal tagihan adalah tarif dikali pemakaian, jadi kalau ada tagihan naik kami yakinkan kenaikan pemakaian bukan kenaikan tarif," ucapnya.(rep05)
