Soal Tarif Parkir di Pekanbaru Rp5000, Pemimpin Dinilai Tak Punya Nurani

Soal Tarif Parkir di Pekanbaru Rp5000, Pemimpin Dinilai Tak Punya Nurani
Pekanbaru-Kalangan mahasiswa  dan pelajar kecewa dengan penandatangan Perda Parkir oleh pihak DPRD Pekanbaru, kemarin. Rata-rata mereka mengatakan pihak Pemko Pekanbaru dan kalangan anggota DPRD Pekanbaru yang menjadi anggota pansus, tak memiliki hati nurani dan menafikan kepentingan masyarakat.
 
"Bayangkan saja. Saya seorang mahasiswa dari Indragiri Hulu. Kuliah di Pekanbaru memakai sepeda motor. Kalau sekali parkir Rp5000, berapa anggaran belanja dari orangtua saya yang habis hanya untuk parkir?" ujar Yuni Hayati, mahasiswa di Universitas Riau, Selasa (3/11).
 
Sebagai mahasiswa akhir yang sedang menulis skripsi dan juga masih aktif sebagai aktivis kampus, setiap hari, minimal dia harus parkir 5-6 kali di lokasi parkir berbayar. Entah itu pergi mencari data, berkoordinasi dengan teman-teman aktivis kerohanian, atau urusan lain.
 
"Kalau sekali parkir Rp5000, maka sehari rata-rata saya harus mengeluarkan Rp25000 hingga 30 ribu rupiah. Itu paling kecil. Dikalikan 30 hari, betapa beratnya hidup kami sebagai mahasiswa yang masih mengharapkan kiriman dari orangtua ini," ujar Yuni lagi, seperti dilansir riaupos.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Mirdanus, siswa salah satu SMK di Panam, Pekanbaru. Menurut siswa asal Kuantan Singingi itu, Perda Parkir yang baru saja disahkan, sangat tidak bernurani.
 
"Sebagai siswa, saya pertanyakan hati nurani Pak Wali Kota Pekanbaru dan para anggota DPRD itu. Di mana mereka ketika rakyat kesulitan seperti ini malah mau menambah PAD dengan menaikkan parkir. Pekanbaru masih belum semacet Medan atau Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Ini sangat mengada-ada!" ujarnya emosional.
 
Sama seperti Yuni, Mirdanus masih mengandalkan kiriman dari orangtuanya di kampung untuk kehidupan sehari-harinya. "Kalau sekali parkir sepeda motor sebesar itu, pasti akan sering terjadi pertengkaran antara pemilik kendaraan dengan petugas parkir. Apalagi parkir di Riau ini dikuasai preman dan genk," ujarnya lagi.
 
Yuni dan Mirdanus berharap Perda Parkir itu dibatalkan demi melindungi masyarakat bawah. "Ayo Pak Walikota dan para anggota DPRD, bukalah mata hati kalian. Pantaskah Anda menaikkan parkir setinggi itu? Jika dipaksakan juga, jangan menyesal kalau rakyat marah kepada kalian!" ujar Mirdanus lagi.(rep05/rpc)
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index