PEKANBARU - Amburadulnya permasalahan aset Pemprov Riau menjadi catatan dalam opini laporan hasil kinerja Pemprov Riau 2014 oleh Kantor Perwakilan BPK RI, melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) awal Mei lalu. 

 

Karenanya Plt Gubri Ir H Arsyadjuliandi Rachman langsung menginstruksikan seluruh bawahannya, terutama kepala SKPD supaya dapat melakukan pembenahan aset. Mulai lahan, bangunan hingga aset kendaraan yang masih dikuasai mantan pejabat, maupun pihak lain.

 

‘’Permasalahan aset menjadi perhatian kita agar diselesaikan. Sudah diinstruksikan supaya dapat membenahi dan menata dengan baik,’’ tegasnya kepada Riau Pos di Kantor Gubernur, kemarin.

 

Beberapa aset kendaraan misalnya, diakui Plt Gubri ada yang belum dipakai semestinya dan masih dikuasai yang tidak sepatutnya menggunakan. Sudah dimintanya kepada pihak terkait seperti Satpol PP Provinsi Riau agar segera menariknya. ‘’Satpol agar segera menarik aset kendaraan, dan mengamankan aset lahan dan bangunan,’’ tambahnya.

 

Selain itu instansi juga diminta berbenah mulai sekarang dalam penatakelolaan aset. Adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Yang diharapkan mampu menginventarisir segala aset yang dimiliki dengan jumlah sangat banyak.(rep04/rpc)