PEKANBARU - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang akan membangun rumah singgah untuk gelandangan dan pengemis (gepeng) tampaknya batal terealisasi. Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengaku sulit dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

 

"Memang kita rencanakan dibangunnya tahun ini, tapi karena ada rasionalisasi anggaran, kita perlu kaji ulang lagi pembangunan rumah singgah itu," paparnya.

 

Padahal sebelumnya Pemko Pekanbaru berencana akan membangun rumah singgah berlokasi di Palas, Rumbai Pekanbaru seluas 3 ha lebih. Rumah Singgah tersebut tidak untuk gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak telantar saja. Tapi untuk semua elemen yang berhubungan dengan masalah sosial, mulai dari gepeng, anak terlantar dan jompo.

 

Pada awal tahun lalu, pihak Dinsos sempat menyebutkan anggaran Rp 4 miliar itu disebutkan untuk Detailed Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis dan master plan saja. Sementara anggaran untuk pembangunan fisik dan finishing akan dianggarkan pada APBD 2016 nanti.

Firdaus juga tampak kesal dengan lembaga perlindungan anak di Pekanbaru. Sebab gepeng di Pekanbaru saat ini bahkan ada yang memperkerjakan anak-anak di bawah umur namun tidak ada tindakan dari lembaga perlindungan anak.

 

"Coba tanya itu, apakah yang digendong sama pengemis itu anak dia sendiri atau disewa. Itukan namanya mengeksploitasi anak. Ini lembaga yang konsen kepada anak-anak kemana? Harus berperan aktif, jangan hanya menunggu pengaduan dari masyarakat saja, coba lihat kasus seperti ini, yang jelas-jelas ada di depan mata kita," papar Firdaus.

Firdaus mengaku miris saat melihat anak-anak balita berjemur di panas-panasan hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Dia menduga bayi-bayi ini disewa dan ada koordinatornya. 

 

"Sama-sama kita memberantas oknum yang seperti ini. Begitu teganya dia menjadikan anak-anak balita sebagai ajang bisnis," paparnya. (rep04/tpc)