PEKANBARU - Bupati Kabupaten Bengkalis, Riau, Herliyan Saleh menyatakan, masalah sengketa tapal batas dan belum disahkannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu penyebab lahan di daerah itu terus terbakar hingga menimbulkan polusi asap.

 

            "Begitu juga dengan tapal batas antara daerah kabupaten yang sejauh ini juga belum jelas. Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau juga segera menuntaskannya," kata Herliyan Saleh di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam acara Peluncuran Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2015 di Pekanbaru, Senin (16/2).

 

           Dalam acara ini turut dihadiri Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Andi E Sakya serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta sejumlah bupati dan wali kota termasuk Bupati Kampar Jefry Noer.

 

           Menurut catatan BNPB, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang tahun ini paling banyak bermunculan titik panas (hotspot) diindikasi sebagaia peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

 

           Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkalis juga mencatat, telah ada puluhan hektare lahan di daerah ini yang hangsu terbakar hanya dalam waktu kurang dari satu bulan.

 

           "Kebakaran lahan ini terjadi menurut saya tidak hanya karena faktor cuaca, namun juga persoalan lainnya termasuk RTRW dan sengketa tapal batas antar kabupaten. Jadi mohon kiranya untuk segera dituntaskan," katanya.

 

           Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat menjawab pernyataan Herliyan Saleh menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan persoalan tapal batas itu ke Kementerian Dalam Negeri.

 

           "Karena memang Mendagri yang paling berwenang dalam mengatasi persoalan itu. Maslaah sengketa lahan, bukanlah persoalan yang main-main, karena pernah kejadian sengketa antar desa menyebabkan pertikaian massal," katanya.

 

           Ke depan, lanjut dia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Mendagri akat cepat tanggap dengan persoalan sengketa lahan termasuk tapal batas wilayah.

 

           Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga mengatakan, pihaknya juga akan mencarikan solusi untuk menuntaskan sengketa tapat batas kabupaten. (rep05/ant)