BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Sorong mengaku terkesan dengan besarnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Bengkalis, Riau, mengingat daerahknya juga merupakan penghasil migas dan pertambangan lainnya, namun dana yang diterima masih sedikit.
Atas dasar itu sejak Senin (20/10) hingga Selasa (21/10), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sorong melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis, Kehadiran mereka untuk belajar tentang berbagai hal di daerah, seperti pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas.
Rombongan dari Kabupaten Sorong ini dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Sorong, Gani Malagapi didampingi anggota DPRD Sorong, Yusup Marak, Yakonias Kadakolo, Kepala Dispenda Sorong dan sejumlah pejabat dan staf Dispenda Sorong.
Setibanya di Bengkalis, Senin malam rombongan Pemkab Sorong disambut dan dijamu makan malam di Wisma Daerah bersama Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, Wakil Bupati Suayatno, Sekda Bengkalis, Burhanudin dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Pada Selasa (22/10) pagi, dilakukan dialog di lantai II kantor Bupati Bengkalis, dipimpin langsung Sekda Bengkalis, Burhanudin, didampingi Asisten II Setda Bengkalis, Amir Faisal, Asisten III Setda Bengkalis, Herdi Salioso, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Umron, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Herman Mahmud, Kepala BPMP2T, Hermizon.
Pada kesempatan itu, Gani Malagapi menyatakan ingin belajar dari Pemkab Bengkalis sebagai daerah penghasil migas terbesar setelah Kutai Kartanegara. Terutama dalam hal penerimaan DBH Migas yang diterima Kabupaten Bengkalis sangat besar. Sementara penerimaan Sorong dari penghasil migas dan pertambangan lainnya, hanya sedikit.
“Kondisi di Kabupaten Sorong tidak jauh berbeda dengan Bengkalis, sebagai penghasil migas. Tapi penerimaan kami dari Migas tergolong sedikit. Untuk itu saya ingin belajar dengan Bengkalis, terutama tentang peraturan daerah (Perda) yang bisa untuk meningkatkan PAD maupun DBH,” ujar Gani.
Selain itu, tamu dari Sorong ini juga menanyakan tentang pengelolaan aset, mengingat sebagai kabupaten lama tapi dimekarkan, persoalan aset menjadi masalah. Pemkab Sorong ingin menggali ilmu tentang bagaimana pelayanan satu atap yang dilakukan oleh BPMP2T Kabupaten Bengkalis. Kemudian mereka juga menanyakan tentang pengelolaan dan penanganan masalah kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Bengkalis.
Menanggapi seluruh pertanyaan dari Pemkab Sorong, Burhanudin menjelaskan secara garis besar, selanjutnya secara rinci dijelaskan oleh para kepal SKPD yang bersangkutan, sehingga para tamu paham. (rep05/mcr)
