Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sumsel menyebut ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) dijadikan waktu yang tepat untuk 'menjual' hutan kepada pengusaha dengan cara memberikan kemudahan perizinan. Tujuannya tak lain untuk mengumpulkan modal kampanye.

 

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko mengungkapkan, hutan menjadi alat transaksional calon kepala daerah untuk memenuhi biaya pencalonannya.

 

"Kami nilai setiap pilkada akan digelar, perizinan untuk produksi hutan dimudahkan. Hutan 'dijual' sebagai modal sang calon untuk ikut pilkada," ungkap Jatmiko, Sabtu (30/8).

 

Anggapan tersebut disertai dengan beberapa data valid. Pada periode 2003-2008 yang dipimpin Gubernur Sumsel Syahrial Oesman, ada delapan izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan dengan luasan hutan yang dikelola 877.330 hektar.

 

Sementara di periode 2008-2013, jumlah izin yang dikeluarkan semakin bertambah yakni sebelas perizinan dengan total luasan 326.084 hektar. Pada periode ini, Sumsel dipimpin oleh Alex Noerdin yang masih duduk di periode kedua 2013-2018.

 

"Indikasi kami ada transaksional politik antara kepala daerah dengan pengusaha perkebunan atau pertambangan sehingga banyak sekali perizinan-perizinan yang dikeluarkan," kata dia.

 

Jika kondisi ini tak dibenahi, sambung dia, bukan tidak mungkin akan semakin banyak hutan yang sebelumnya dikelola rakyat akan diambil alih oleh pengusaha untuk menguras hasil bumi di provinsi itu.

 

"Harus perlu pengendalian. Jangan sampai perizinan dipermudah hanya untuk kepentingan pemimpin pada periode tertentu," pungkasnya. (rep05)