Jakarta - Petinggi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dinilai perlu memberikan contoh baik kepada para pegawai, untuk mencegah terjadinya kasus suap atau korupsi di institusi itu.
"Seharusnya atasan dapat memberi contoh untuk bawahan," kata salah satu pensiunan SKK Migas Abdul Muin, Rabu (2/10/2013).
Ia melanjutkan, meskipun ada tekanan dari luar, pejabat di SKK Migas tak perlu takut dengan tekanan tersebut.
"Kita tidak boleh takut tekanan di luar. Tidak perlu takut kursi dicopot," tandasnya.
Sebelumnya praktisi Migas Maman Abdurrahman menilai kasus suap yang terjadi pada Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini dari PT Kernell Oil Pte Ltd, bukanlah kesalahan pada sistem.
"Sistem di SKK Migas dan industri Migas sudah sangat bagus, namun kekurangannya belum ada dewan pengawas yang dibentuk untuk menjadi barier atau valve penutup apabila ada tekanan atau intervensi dari para elite-elite politik di atas," katanya.
Maman melanjutkan, setelah membuat sistem pelindung yang kita sebut dewan pengawas untuk melindungi SKK Migas dari bancahan para elite-elite, lanjut Maman, tertentu maka harus dilakukan rekrutmen tenaga-tenaga yang sudah berpegalaman, profesional dan hebat-hebat baik dari para pekerja-pekerja di KKKS maupun tenaga-tenaga ahli orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri.
"Mereka bisa direkrut dengan sistem kontrak jadi kalau mereka tidak bagus kerjanya bisa stop kontrak kerjanya. Namun konsekwensinya untuk merekrut mereka perlu biaya besar, tapi kenapa takut kalau memang itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk pendapatan negara kita," jelasnya.
Dia mengatakan perlu adanya pembersihan di tubuh SKK Migas. Pertama, lanjut Maman, kita berangkat dari konteks dewan pengawas, dewan pengawas harus dibuat terdiri dari tim yang profesional dan independen.
"Yang kedua adalah menaikan gaji pegawai SKK Migas tiga kali lipat," tandasnya. dilansir inilah.com. (rep10)