JAKARTA-Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan jika sekolah di daerah belum mengetahui grand design atau desain induk Kurikulum 2013. Bahkan, para guru, kepala sekolah, dan pengurus yayasan banyak yang belum mengetahui desain induk Kurikulum 2013. Dalam artian, sosialisasi kurikulum 2013 minim.
"Mereka hanya mengetahui kurikulum 2013 kulitnya saja, yaitu melalui jargon dalam bentuk powerpoint yang selalu dipaparkan Kemendikbud. Dalam ketidaktahuan itu, justru banyak pemerintah daerah yang 'latah' hendak melaksanakan kurikulum 2013 di semua sekolah di seluruh wilayahnya. Kelatahan juga melanda para kepala sekolah negeri maupun swasta yang menyatakan akan menerapkan kurikulum 2013 tahun ajaran 2013/2014 meski harus menanggung semua pembiayaannya secara mandiri," ujar Ketua SeGI Tasikmalaya Junjun Nugraha, dalam siaran persnya, Minggu (14/7).
Berangkat dari ini lah, FSGI telah melakukan pemantauan di 17 kabupaten/kota dari 10 provinsi terkait persiapan pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.
"Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bahkan belum ada grand design kurikulum 2013 untuk mata pelajaran produktif. Yang dipanggil pelatihan baru mata pelajaran umum, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Sejarah," ucap Aktivis FSGI Agus Sahrir yang juga kepala sekolah SMKN di Batam.
Sementara Wakil Sekjen FSGI yang juga Sekretaris SeGI Medan Fahriza Marta Tanjung mengaku bingung dengan perubahan struktur kurikulum, problem teknis yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum yang menyebabkan adanya pelajaran yang hilang maupun bertambahnya jam membingungkan pihak sekolah karena semuanya itu berimplikasi pada nasib guru.
Kemudian penghapusan mata pelajaran TIK (teknologi informasi dan komputer) di SMP dan SMA berimplikasi besar terhadap eksistensi para pengampu bidang TIK yang latar belakang pendidikannya TIK.
"Pengajar TIK dengan latar belakang IPA, matematika, atau lainnya dapat dengan mudah disalurkan ke mata pelajaran lain sesuai dengan kompetensinya. Tapi tidak mudah bagi pengajar bidang TIK yang sudah tersertifikasi, mungkin mereka dapat disalurkan untuk mengajar prakarya yang berbasiskan teknologi. Tapi masalahnya adalah, apakah regulasi yang menyangkut sertifikasi mendukung kebijakan tersebut. Bila tidak, guru pula yang akan menjadi korban. Perebutan jam mengajar tetap akan terjadi untuk tetap dapat mempertahankan sertifikasi," ungkapnya. (rep05)