JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual Jakarta International School (JIS) masih menyisakan konflik. Dua guru JIS asal Amerika Serikat (AS) dan Kanada bermaksud melaporkan kasus yang melilitnya ke kedutaan besar masing-masing di Jakarta karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian.
"Mereka sudah dua kali di-BAP (berita acara pemeriksaan), tapi tidak pernah ditunjukkan bukti mereka terlibat pelecehan. Mereka hanya ditanya pekerjaan dan apa benar melakukan pelecehan itu. Makanya, mereka akan lapor ke kedutaan masing-masing. Kalau perlu guru asal AS akan lapor ke Presiden Barack Obama," kata kuasa hukum JIS Hotman Paris Hutapea, Senin (7/7).
Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, kata Hotman, harus ada dua alat bukti. Tapi, selama ini polisi tidak pernah menunjukkan dua alat bukti itu. "Kelihatan ada yang ganjil," ujarnya.
Hotman curiga, dua guru tersebut memang menjadi target untuk ditersangkakan. Indikasinya terlihat dalam tuntutan ganti rugi yang diminta dua orang tua korban. "Dulu kan saat tersangkanya cleaning service mereka menuntut ganti rugi sebesar 12,5 juta dolar AS. Setelah tuntutan ditolak, mereka gencar bikin gugatan baru, dan sekarang minta ganti ruginya 13,5 juta dolar AS," cetusnya.
Indikasi lainnya, kata Hotman, adalah tidak dibukanya hasil pemeriksaan awal korban. Menurutnya, saat awal kasus mengemuka, ibu korban sempat membawa anaknya ke klinik SOS internasional untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif.
"Tapi kenapa sampai sekarang pihak klinik SOS tidak pernah diminta keterangan. Apa susahnya memanggil mereka. Karena itu, dua guru tersebut akan melaporkan kasus ini ke kedutaan masing-masing," kata Hotman.
Seperti diketahui, kasus dugaan pelecehan yang menyeret tiga guru JIS ini terjadi setelah orangtua murid melapor ke polisi. Dua berasal dari AS dan Kanada, satu merupakan warga Indonesia. Menurut salah satu orang tua korban, berdasarkan pengakuan anaknya, ada guru yang terlibat dalam kasus ini.
Sebelumnya, polisi telah menangkap lima petugas kebersihan JIS karena melakukan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap murid TK sekolah ini. Pada Kamis (4/7) lalu, Komisi III DPR mendatangi Polda Metro dan mendesak agar penetapan tersangka kasus ini dipercepat. Untuk mempercepat proses ini, DPR bahkan berinisiatif membuat panja atau pansus.
"DPR akan membuat panja (panitia kerja) atau pansus (panitia khusus) yang melibatkan komisi terkait, yaitu Komisi III, VIII, X, atau dengan Komisi I juga," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzamil Yusuf. (rep01/rpc)
