TELUK KUANTAN, RiauDaily.com - Terkait statement atau peryataan Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH yang menyatakan pemerintahan Sukarmis-Zulkifli menyisakan uang atau Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) sebesar Rp. 97 miliar di era transisi kepemimpinan ke Mursini-Halim untuk menuntaskan pembayaran tiga pilar dan sertifikasi guru mendapatkan tanggapan LSM SULUH Kuansing.

Ketua LSM SULUH Kuansing, Nerdi Wantomes, SH mengatakan apa yang di  statementkan oleh Ketua DPRD di salah satu media online kemaren merupakan hal yang  biasa. Namun statement tersebut harus dibuktikan oleh Ketua DPRD apakah dana tersebut benar- benar ada di Kas Daerah Pemerintahan Kuantan Singingi. Jika sekiranya ada uang sebesar itu kemungkinan Pemerintah tidak akan kesulitan uang saat itu.

‌"Ya, Ketua DPRD agar dapat membuktikan uang Silpa Rp. 97 Miliar tersebut dengan data dan fakta yang ada, sebab statement beliau ini  menjadi Polemik  dikalangan masyarakat," ujarnya saat bertandang ke Sekretariat IWO Kuansing, pada Kamis (22/11) di Jalan Ade Irma Suyani Nomor 02 Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan.

Dikatakannya, untuk diketahui bahwsanya silpa Rp. 97 Miliar yang dilontarkan oleh Ketua DPRD merupakan anggaran APBD Kuansing tahun 2015 - 2016.

"Kalau memang ada silpa sebesar itu, tentunya hutang Pemerintah Daerah untuk tiga pilar sudah selesai," ucapnya.

Sementara itu wakil bupati Kuansing, Halim mengatakan saat pemerintahan MH di lantik pada 1 juni 2016 lalu, kas Daerah pada waktu itu diketahui dalam keadaan kosong.

"Kalau memang ada silpa tersebut, pasti akan kami manfaatkan untuk pembayaran hutang tiga pilar. Dan saya minta apa yang yang di statement oleh Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra hendaknya berdasarkan data. Dan kalau memang silpa itu ada tentunya kas Daerah kita pada waktu itu tidak kosong," terangnya.

Pihak-pihak berkompeten diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Kuantan Singingi dengan baik dan jujur.