Pekanbaru - Akademisi dari Universitas Riau menyatakan, pemerintahan bisa tetap menaikkan harga bahan bakar minyak tanpa harus diikuti dengan kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok hasil pertanian yang sebetulnya bisa tetap stabil.

"Tentunya dengan strategi yang matang, salah satunya dengan mengalihkan dana subsidi BBM tersebut ke berbagai program pertanian," kata akademisi Universitas Riau bidang pertanian, Dr Wawan di Pekanbaru, Kamis.

Kalau subsidi BBM itu dialihkan ke sejumlah program subsidi pertanian, maka menurut dia akan masih bisa diimbangi dan harga bahan kebutuhan pokok dapat tetap stabil.

"Namun hanya mengimbangi dan tidak bisa terlalu berharap harganya malah justru akan turun," katanya.

Sebelumnya di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan selama lima tahun terakhir dana APBN untuk subsidi BBM mencapai Rp714 triliun.

Menurut dia nilai sebesar itu tidak seimbang dengan berbagai program yang sebenarnya langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program kesehatan yang hanya Rp202 triliun, dan kemudian infrastruktur sekitar Rp 577 triliun.

Presiden meminta para gubernur untuk memahami, dan menjelaskan kepada masyarakat masalah besarnya subsidi BBM yang melebihi anggaran untuk kesehatan dan pembiayaan infrastruktur itu.

Terlebih menurut dia, subsidi BBM dianggap salah sasaran karena sebanyak 71 persen yang menikmatinya malah kalangan menengah ke atas.

Wawan berpandangan, menaikkan atau bahkan menghapuskan subsidi BBM adalah hal yang berat bagi pemerintah karena berpotensi memberi dampak melambungnya berbagai bahan kebutuhan pokok secara nasional.

Namun menurut dia, hal itu sebenarnya bisa disiasati dengan kebijakan-kebijakan strategis, salah satunya adalah mengalihkan dana tersebut ke sejumlah program yang lebih menyentuh kalangan petani.

"Jika tidak, maka keinginan menaikkan harga BBM namun sembako tetap stabil atau harganya malah turun akan menjadi sangat sulit. Karena biaya produksi sudah tentu bertambah, mulai dari pengangkutan pupuk hingga hasil pertanian, dan tentu akan menambah biaya pengeluaran petani," katanya. (cr01/ant)