PEKANBARU-Penduduk miskin Provinsi Riau untuk pedesaan mencapai 9,55 persen dan di perkotaan 6,68 persen pada tahun 2013. Total keseluruhannya sekitar 15 persen. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan.
Demikian disampaikan Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau 2013 di DPRD Provinsi Riau, Selasa (10/6).
‘’Predikat WTP bukan segalanya, karena kita masih dihadapkan pada persoalan dan permasalahan. Berdasarkan data kajian ekonomi regional Bank Indonesia menunjukkan bahwa di Provinsi Riau masih terdapat penduduk miskin,’’ kata Annas.
Sementara selama tahun 2013, berdasarkan audit BPK RI pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp6,994 triliun lebih atau sebesar 109,93 persen. Pendapatan transfer pemerintah pusat atau Dana Perimbangan terealisasi Rp4,246 triliun lebih atau 95,29 persen.
Pendapatan lainnya yang terealisasi sebesar Rp22,60 miliar lebih atau 100 persen dari jumlah anggaran yang tidak ditetapkan pada perubahan APBD 2013 yang merupakan pendapatan dari kontribusi kontingen PON XVIII tahun 2012 yang disetor oleh PB PON ke kas daerah pada tahun 2013.
Dalam Perda nomor/2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2013 sebesar 8,915 triliun. Dana itu dialokasikan untuk belanja operasi Rp4,902 triliun atau 54,99 persen dari total belanja. Belanja modal dialokasikan Rp2,597 triliun lebih atau 29,14 persen dari total belanja. Belanja tidak terduga dianggarkan Rp5,5 miliar. Belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah ke kabupaten/kota sebesar Rp989,320 miliar lebih atau 11,10 persen.
Transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan desa serta bantuan keuangan ke partai politik dianggarkan sebesar Rp420,232 miliar lebih atau 4,71 persen dari total belanja.
Diakhir 2013, yang dapat direalisasikan sebesar Rp7,525 triliun lebih atau 84,41 persen. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) daerah 2012 sebesar Rp1,977 triliun. Akhirnya Silpa sampai tutup buku tercatat Rp1,447 triliun.
Gubernur juga mengatakan berdasarkan audir BPK RI, Pemrov Riau masih mempunyai kewajiban utang perhitungan pihak ketiga (PPK) utang belanja. Utang belanja SPM tersebut sudah diterbitkan sebesar Rp28,352 miliar lebih, utang eskalasi Rp230,895 miliar dan utang terhadap main stadium Rp246,672 miliar lebih.
‘’Dengan demikian, Silpa yang benar-benar dapat digunakan untuk melaksanakan program kegiatan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 hanya sekitar Rp153,406 miliar lebih,’’ kata Guber
