Selatpanjang-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) meminta kepada Kepala Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebingtinggi Timur, bisa secepatnya melakukan pendataan terhadap warganya yang masih menumpang di tanah milik orang lain.

Data ini bisa menjadi acuan bagi pemkab untuk segera menyelesaikan krisis lahan di desa suku Akit tersebut.

‘’Kita sudah minta kepada kadesnya untuk ke kantor saat pelantikan beberapa waktu lalu. Hanya sampai saat ini dia belum ada datang,’’ aku Kepala Disosnakertrans Askandar menjawab wartawan dilansir riaupos.co.id.

Dia juga menuturkan, pemkab tidak berdiam diri dengan kondisi tersebut dan akan mencari solusi secepatnya. Menyediakan lahan sekaligus membuat surat kepemilikan bagi warga, kata Askandar, merupakan langkah awal.

‘’Maka dari itu, jika datanya sudah ada, berapa jumlah dan siapa saja orangnya, kita tinggal berkoordinasi seberapa banyak lahan yang diperlukan dan akan kita buat suratnya,’’ sebut Kadis Sosial Meranti itu.

Selain itu, Pemkab juga mendapat anggaran dari pusat untuk pembangunan rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Meski tidak banyak, namun menurut Askdandar, dari anggaran ini bisa membantu suku Akit Kepau yang termasuk dalam kategori KAT.

‘’Makanya kita minta kades peka dan aktif lah. Mana mungkin dinas bisa memonitor permasalahan di 101 desa se-Meranti,’’ ungkapnya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, hampir 90 persen (hitungan berdasarkan jumlah 353 kepala keluarga dengan total penduduk 2,256 jiwa) hidup dan menumpang mendirikan rumah di atas tanah milik pengusaha. Tanah-tanah tersebut awalnya milik masyarakat, namun harus terjual karena dijerat utang.

Alhasil, sebagai kompensasi masyarakat yang menumpang harus menjaga dan membersihkan kebun-kebun sagu milik tuan tanah.

Sementara itu Kepala Desa Kepau Baru, Ali Amran belum bisa dikonfirmasi. Sebab saat dikonfirmasi via seluler dalam keadaan tidak aktif.(rep2)