Jakarta-Banyaknya manuver dan aksi yang dimainkan Annas Maamun dalam kancah perpolitikan Riau, melahirkan banyak opini di sebagian kalangan pengamat dan masyarakat. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, melalui koordinatornya Usman menilai, saat ini Gubernur sudah mulai membangun dinasti perpolitikannya di Bumi lancang Kuning, dengan menempatkan anak serta menantunya dibeberapa jabatan yang strategis di kursi pemerintahan Riau.
Beberapa yang menjadi penilaian dari Usman antara lain terkait keputusan mengangkat anak dan menantu menjadi pejabat, dalam hal ini Fitra Riau sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Karena Annas Maamun sebagai Gubenur Riau dirasakan telah mengangkangi UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, Manajemen Aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yg profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interfensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Artinya penempatan pejabat ini dilakukan dengan cara yg tidak transparan. "Kita juga mempertanyakan, apakah Annas menempatkan anak dan menantunya itu melalui mekanisme pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Kalo memang tidak, mestinya Kemendagri segera mungkin untuk mengevaluasi dan memerintahkan serta memberikan sanksi kepada Gubri atas kebijakan tersebut. Mengingat, pejabat negara (PNS) itu bukan jabatan politis, tapi jabatan karir yg telah di atur sesuai dengan UU dan peraturan yg berlaku," ungkap Usman.
Tak hanya itu saja, terkait dengan penempatan menantu dan kerabatnya Annas maamun, FITRA Riau juga mengkhawatirkan akan ada penyelewengan penggunaan anggaran atau APBD, mengingat posisi strategis itu di tempati oleh anak-anak dan kerabat dekatnya. Sangat di mungkinkan akan ada pengerahan secara masif oleh Annas dalam rangka mengumpulkan kekayaan melalui APBD untuk keluarga dan keroninya," paparnya.
Terakhir, terkait putusan DPRD Rohil, melalui rapat Paripurna, Senin (28/4/2014) yang mengumumkan dua nama calon yang akan mengisi kekosongan posisi Wakil Bupati Rokan Hilir, pasca Annas Maamun dilantik menjadi Gubernur Riau. Dua nama terpilih tersebut, salah satunya adalah nama Erianda, yang merupakan anak Gubernur Riau, yang kini menduduki jabatan sebagai Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Rokan Hilir, serta Karmila Sari, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Rokan Hilir dari Partai Golkar.
Oleh karena itu, FITRA Riau dalam kesempatannya mengajak kepada seluruh masyarakat Riau untuk menolak atas penempatan anak dan menantunya Annas Maamun dalam penempatan jabatan struktural di Pemprov Riau, mengingat penempatan anak dan menantunya ini syarat dengan kepentingan pribadi, yang akan mengakibatkan dan melahirkan benih-benih korupsi di Provinsi Riau.
"Sudah pasti ini adalah bangunan dinasti politik Annas Maamun, mengingat kepemimpinan beliau menjabat Gubenur Riau belum genap setengah tahun. Selain membangun dinasti politik di awal kepemimpinanya, Kami juga menduga bawa Gubernur ingin memperkuat posisinya sebagai orang yang anti kritik oleh siapapun, makanya beliau menempatkan orang-orang terdekatnya dengan asumsi untuk membela beliau," pungkasnya. (rep05/hrc)
