Jakarta-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyatakan bahwa kerja audit atau pemeriksaan ke depan akan lebih fokus pada program-program yang menyasar masyarakat.

 

"Seperti masalah raskin (beras untuk rumah tangga miskin)," kata Rizal usai pelantikan Ketua BPK di Jakarta, Senin 28 April 2014.

 

Menurut Rizal, BPK bersedia mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengaudit soal penyelewengan penyaluran bantuan raskin. Hal ini berkaitan dengan temuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa terkait indikasi penyelewengan bantuan raskin yang tinggi di lapangan, khususnya di daerah. 

 

Hatta menyalahkan pemerintah daerah yang tidak becus mendistribusikan bantuan tersebut. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan distribusinya dinilai masih minim. [Baca: Hatta Mengaku Program Penyaluran Raskin Rawan Penyimpangan.]

 

Oleh karena itu, menurut Rizal, BPK siap memberikan bantuan dengan melakukan audit penyaluran raskin untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

 

"Kami akan  memberikan rekomendasi ke depannya bagaimana," kata Rizal.

 

Selain itu, auit BPK juga akan lebih menyoroti program bantuan sosial (bansos) agar meminimalisasi penyelewengan dan menjadi lebih tepat sasaran. "Kami akan meluruskan bansos yang Rp90 triliun itu agar tepat guna dan sampai kepada yang berhak," kata Rizal.

 

Namun, BPK juga akan tetap melaksanakan tugas rutin seperti audit laporan keuangan setiap tahun. "Fokus kami adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 86 kementerian/lembaga serta 542 kabupaten/kota dan provinsi. Akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Rizal. (rep05)